Ini Cuitan Protes Tamara Bleszynski, Arie Kriting, Joko Anwar Terkait UU KPK, RKUHP & Sikap Jokowi
Ini Cuitan Protes Tamara Bleszynski, Arie Kriting, Joko Anwar Terkait UU KPK, RKUHP & Sikap Jokowi
lihat foto
Arie berharap DPR RI mau mendengar berbagai persoalan tersebut.
"Berharap besar @DPR_RI pada akhirnya benar-benar mendengarkan suara rakyat. Jika demikian, maka bangsa kita akan berjalan ke arahnya yang lebih baik," twit Arie Kriting via akun Twitter-nya seperti dikutip pada Senin (23/9/2019).
Bila memang anggota DPR mendengar aspirasi masyarakat, Arie meminta anggota dewan mau melaksanakan beberapa hal yang menjadi tuntutan saat ini.
"Wakil Rakyat, dengarkan rakyat.
1. Tunda pengesahan RUU KUHP
2. Segera sahkan RUU P-KS
Itu saja dulu.., jikalau saudara masih berkenan mewakili suara rakyat.
#DemokrasiDikorupsi," sambung Arie.
Angga resah dengan Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang belum lama ini disahkan, kebakaran hutan, hingga revisi KUHP yang kontroversial meresahkan masyarakat Tanah Air.
"Pak @ Jokowi, dg pelemahan KPK, membiarkan pembakar hutan tak diketahui publik, RUU yang ngawur, pelanggaran HAM, pemerintahan anda sedang mencuri masa depan Jan Ethes, anak saya dan puluhan juta anak Indonesia lain yang berhak diwarisi Indonesia yg lebih baik," tulis Angga di akun Twitter-nya, seperti dikutip Kompas.com, Minggu (22/9/2019).
Sutradara Joko Anwar juga ikut mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar tak merestui revisi tersebut.
Lewat akun Twitter-nya, Joko Anwar, menandatangani dan membagikan tautan petisi daring untuk Jokowi.
"Presiden @Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna @DPR_RI. #SemuaBisaKena - Tandatangani Petisi! https://t.co/YJ1NkFEXek via @ChangeOrg_ID," tulis Joko seperti dikutip oleh Kompas.com, Senin (23/9/2019).
Blokade Jalan Hingga Malam, Pengendara dan Mahasiswa Adu Mulut di Depan Kampus Unismuh Makassar
Nikita Mirzani Ngamuk di Instagram Cari Anak Pesantren, Sampai Pengen Nonjok, Sekolah Anaknya?
Jurnalis Dikeroyok Polisi di Depan Kantor DRPD, Humas Polda Sulsel: Mohon Maaf
Sebelumnya, pada Jumat (20/9/2019), Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan kepada DPR RI agar menunda pengesahan revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai polemik.
"Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini. Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat.
Permintaan penundaan tersebut karena ia mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substasi RKUHP.
Sementara, hari ini, para mahasiswa kembali menggelar aksi memprotes beberapa hal di berbagai daerah, seperti Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan lainnya.
