Cukai Rokok Naik, Siapa Untung?

Lebih jauh, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana implementasi dari sebuah kebijakan, baik dari segi output dan outcome.
Evaluasi perlu dilakukan, bukan dengan merubah tujuannya, tetapi dengan melakukan perbaikan dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut.

Sehat itu Politik

Banyak faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, demikian juga dalam pencapaiannya, sangat dipengaruhi oleh multi disiplin, termasuk di dalamnya tinjauan politik.

Hal ini sejalan dengan pandangan Prof Sukri Palutturi dalam buku Politik Kesehatan, “pembangunan kesehatan sangat bergantung pada pilihan politik (political will)” pemerintah (eksekutif dan legislatif).

Di mana komitmen politik yang tinggi akan terefleksikan pada pengalokasian anggaran kesehatan dan menjadikan masalah kesehatan sebagai perioritas pembangunan.

Sementara Bambang Sunggono dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik, mengatakan “Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila dalam implementasinya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaannya”.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, keterlibatan pemerintah, provinsi, maupun kabupaten/ kota sangat menentukan dalam pencapaian tujuan kenaikan CHT pada sektor kesehatan. Dengan masih tingginya konsumsi rokok, komitmen politik sangatlah diperlukan.

Dari sudut legislatif, cara yang bisa ditempuh adalah dengan mengeluarkan peraturan daerah kawasan tanpa rokok (Perda KTR) yang di dalamnya juga mengatur pembatasan penjualan rokok dan pemasangan iklan rokok di kawasan sekolah, diktum ini dikhususkan untuk menekan tingginya konsumsi rokok dikalangan remaja.

Menjadi catatan kemudian, sebab Perda tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dalam implementasinya. Di sinilah lembaga eksekutif melalui bupati dapat mengambil peran dalam melakukan pengawalan.

Selanjutnya, pendekatan preventif dan promotif harus dijadikan fokus utama, hal ini menurut saya masih sangat kurang. Sebagai contoh, kita bisa dengan mudah melihat iklan rokok disetiap sudut kota/ desa, tidak demikian halnya dengan spanduk preventif dan promotif.

Terkait keterbatasan anggaran yang selama ini dijadikan alasan, tidak relevan mengingat adanya dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) yang diterima oleh pemerintah daerah setiap tahunnya dan bisa dipergunakan sesuai peruntukannya.

Akhirnya, terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, kenaikan CHT telah memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Menjadi fokus selanjutnya, agar kenaikan CHT juga mampu menurungkan konsumsi rokok pada masyarakat, hal ini tidaklah sulit, jika didukung dengan komitmen dan konsistensi dari semua stakeholder.

Ke depan, perdebatannya bukan mampu atau tidak menurunkan konsumsi rokok, tetapi mau atau tidak kita menjadikan masalah kesehatan sebagai prioritas pembangunan?(*)