DPRD Enrekang Usul Pangkas Anggaran 'Jalan-jalan' Pejabat

TRIBUNENREKANG.COM - Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) mempertanyakan penambahan anggaran perjalanan dinas pemerintah kabupaten.

Hal itu menjadi pembahasan rapat lanjutan Pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2019 di ruang sidang DPRD Enrekang, Selasa (17/9).

Legislator Demokrat Enrekang, Djayadi Suleman, mengusulkan anggaran perjalanan dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipangkas.

Hal itu lantaran jumlah penambahan anggaran perjalanan dinas terlalu besar dan tidak logis.

"Kita ingin agar semua usulan anggaran perjalanan dinas di OPD harus dipangkas karena terlalu besar dan tidak logis," kata Djayadi.

Baca: Plt Kepala Dispopar Enrekang Bakal Beri Swasta Kelola Villa Bambapuang

Baca: Jessica Iskandar Kepoi Ranjang Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Ternyata Ukuran 4 Meter, Dipakai Apa?

Baca: Enam Kali Gempa Bumi Guncang Enrekang, Berikut Imbauan BPBD

Ia menjelaskan, rata-rata OPD mengusulkan penambahan anggaran perjalanan dinas yang besar dan kenaikannya mencapai 50 sampai lebih dari 100 persen.

Padahal, saat ini keuangan Pemkab berpotensi defisit Rp 14 miliar di 2019.

Ditambah lagi waktu kerja efektif hanya dua bulan.

"Lantas untuk apa tambah lagi anggaran? Kalau bertambah lagi ini tentu tidak masuk akal," ujar Djayadi.

Legislator PBB Enrekang, Runjaya Kasmidi juga menyoroti usulan penambahan anggaran perjalanan dinas.

Baca: Daftar Harga Hp Samsung Terbaru September 2019, Mulai Rp 2 Jutaan Ada Galaxy A20 hingga Samsung S10

Baca: Diajak Kerja Gaji Rp 4-5 Jutaan, Sampai Rela Kirim Foto Bugil, Ternyata Ujungnya Bikin Malu

Baca: Kontroversi Bahkan Ditolak Film Kucumbu Tubuh Indahku Wakili Indonesia di Oscar, Gundala Apa Kabar?

"Tentu kita akan lakukan evaluasi, yang tidak logis tentu harus dipangkas, karena ada beberapa yang tidak logis seperti Diknas dan Dinas perrtanian, mereka mengusulkan penambahan anggaran sampai lebih dari 100 persen dari APBD pokok," jelasnya.

Dinas Pertanian mengusulkan penambahan sekitar Rp 200 juta.

Di APBD pokok 2019 sebesar Rp 200 juta naik jadi Rp 405 juta di APBD perubahan.

Sementara Dinas Pendidikan naik lebih dari 100 persen dari sekitar Rp 150 juta menjadi Rp 400 juta.

Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi OPD

Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Enrekang Aris Yasin menjelaskan, besarnya usulan penambahan anggaran perjalanan dinas karena memang merupakan kebutuhan OPD.

Mobilitas untuk koordinasi dan konsultasi baik di provinsi dan pusat ke depan akan semakin tinggi.

Apalagi, Kementerian dalam menyusun RPJMN tentu mereka membutuhkan input dan koordinasi dari daerah, oleh karena itu daerah juga harus proaktif dalam menangkap kebijakan dari pusat.

Baca: Tiga Jam Terbakar, Begini Kondisi Terkini Tempat Pembuangan Akhir Sampah Caddika Gowa

Baca: FOTO: Besok Tour Maxi Yamaha Adventure With Tribun Timur Berlangsung

"Kalau perjalanan dinas mau dirasionalkan di perubahan ini, saya rasa tidak terlalu signifikan perubahannya bagi defisit anggaran kita, sementara kebutuhan perjalanan dinas tentu sangat dibutuhkan oleh OPD untuk koordinasi dengan pusat," terang Aris Yasin.

Aris berharap, pemangkasan anggaran perjalanan dinas lebih rasional. Itu karena OPD punya hitung-hitungan dan perencanaan yang matang terkait hal itu. (tribunenrekang.com)