BREAKING NEWS: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Mahasiswa Tutup Jl Sultan Alauddin Makassar

Sri Mulyani Disalahkan atas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan: Ini Jawaban Menohok Menteri Keuangan

Sri Mulyani Disalahkan atas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan: Ini Jawaban Menohok Menteri Keuangan

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah menyampaikan bahwa per 1 Januari 2021 mendatang Iuran BPJS Kesehatan dinaikkan.

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan menua respon beragam dari masyarakat Indonesia.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani disalahkan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2021.

Salah satunya oleh Edi Mulyadi dalam salah satu tulisan di Kompasiana.

Bahkan Sri Mulyani juga dinilai sudah mengingkari sumpah jabatan yang mengatasnamakan Tuhan dan menafikkan kesetiaan terhadap republik.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan lewat Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Nufransa Wira Sakti, memberikan jawaban berbagai tuduhan yang mengarah ke Sri Mulyani.

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen Mulai 1 Januari 2020, Sri Mulyani Disalahkan, Begini Jawabannya

Di Akhir Periode Jokowi, Tarif Listrik, Tol, dan Iuran BPJS Kesehatan Naik, Harga BBM?

Staf Ahli di Bulukumba Minta BPJS Cover Korban Kecelakaan dan Tindak Kejahatan

"Sri Mulyani Indrawati kembali ke Indonesia dengan meninggalkan gajinya yang puluhan kali lipat dari gaji yang diterima sebagai menteri sekarang ini," tulisnya dalam akun Facebook pribadinya, Jakarta, Minggu (8/9/2019).

"Begitu juga fasilitasnya, sangat jauh dari apa yang diberikan di Indonesia. Pengorbanan yang sangat besar demi cintanya kepada republik tempat tanah kelahirannya," sambungnya.

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen Mulai 1 Januari 2020, Sri Mulyani Disalahkan, Begini Jawabannya

Di Akhir Periode Jokowi, Tarif Listrik, Tol, dan Iuran BPJS Kesehatan Naik, Harga BBM?

Staf Ahli di Bulukumba Minta BPJS Cover Korban Kecelakaan dan Tindak Kejahatan

Nufransa mengatakan, pemerintah tidak abai kepada rakyat dalam konteks BPJS Kesehatan. Sebab sekitar 134 juta jiwa peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD.

Peserta tersebut terdiri dari 96,6 juta penduduk tidak mampu (PBI) yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat dan 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh Pemda.