Anggap Penyadapan Melanggar HAM, AMMAR Aksi Dukungan Revisi UU KPK

Menurut pengunjukrasa, revisi undang-undang iti tersebut merupakan upaya untuk menguatkan KPK agar dapat bekerja lebih profesional.

Anggap Penyadapan Melanggar HAM, AMMAR Aksi Dukungan Revisi UU KPK
muslimin emba/tribun-timur.com
Massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Makassar Anti Korupsi (AMMAR) berunjukrasa di bawah jembatan layang Plyover, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (13/9/2019) siang. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Makassar Anti Korupsi (AMMAR) berunjukrasa di bawah jembatan layang Plyover, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (13/9/2019) siang.

Unjukrasa itu menyatakan dukungan terhadap revisi Undang-Undang KPK.

Menurut pengunjukrasa, revisi undang-undang iti tersebut merupakan upaya untuk menguatkan KPK agar dapat bekerja lebih profesional.

Muhammad Ibnu Suud (25) selaku Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Makassar Anti Korupsi mengatakan, ada beberapa poin yang harus dimasukkan dalam revisi Undang-Undang KPK tersebut.

Mustakim Pimpin Ketua Umum BEM FAI Universitas Muhammadiyah Makassar, Selamat!

LIVE SEKARANG! 4 Link Live Streaming OChannel TV Arema FC vs Borneo FC, Akses Disini Tanpa Buffer

Sudah Diberi HP, Begal Maunya Pakai Pacar ZA Juga, Pisau Melayang Berakhir Jadi Tersangka

Diantaranya, soal penyadapan, SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) dan perlunya lembaga internal pengawasan.

"Yang pertama dalam wilayah penyadapan. Seharusnya KPK sebelum melakukan penyadapan, itu sudah harus melakukan izin ke pimpinan KPK," kata Muhammad Ibnu Suud.

Menurutnya, penyadapan yang selama ini dijalankan KPK bertolak belakang dengan Hak Azasi Manusia (HAM).

"Saya menganggap itu krusial karena memang hari ini kita melihat kinerja KPK, misalnya dalam hal melakukan penyedapan, itu dilakukan semaunya dan itu melanggar hak privasi orang lain dan juga hak azasi manusia," ujarnya.

Poin kedua kata Muhammad Ibnu Suud ialah, perlunya KPK mengekuarkan SP3 atau surat pemberhentian penyidikan.

"Yang kedua, pemberian SP3 terhadap yang diduga pelaku tindakan korupsi. Karena dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi ke pelaku, itu juga menghambat karier kerja," ungkap Muhammad Ibnu Suud.

Halaman
123
Penulis: Muslimin Emba
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved