DPRD Desak Pemprov Sulsel Normalkan Bantuan untuk Anak Yatim
Pemprov Sulsel melalui Dinas Sosial mengalami pemotongan anggaran pada rancangan APBD perubahan 2019 mencapai Rp 1 miliar.
Penulis: Hasan Basri | Editor: Ansar
lihat foto
Ia mengaku akan terus mengawal pembahasan anggaran ini mulai dari tingkat Kelompok Kerja hingga rapat akhir sebelum penetapan.
"Kami sudah meminta kepada anggota fraksi yang ada di komisi E yang menjadi mitra di Dinsos untuk mengawal hal ini," ujar dia.
"Pikiran kami malah minta ditambah bukan dikurangi," tegasnya.
Senada disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid.
Kebijakan rasionalisasi anggaran khususnya pada DInas Sosial sangat tidak rasional.
Pasalnya rasionalisasi secara tidak langsung menyunat anggaran bagi mereka yang benar benar membutuhkan.
"Bukan bantuan anak yatim yang mesti dirasionalisasikan anggaranya. Selama ini porsi mereka untuk bantuan hanya RP 10 ribu per anak, malah dikurangi lagi," katanya.
"Kasian mereka, sudah sakit tanpa ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), malah dikurangi lagi," tegasnya. (*)
Langganan berita pilihan
tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
