DPRD Desak Pemprov Sulsel Normalkan Bantuan untuk Anak Yatim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, meminta pengalokasian anggaran untuk bantuan panti asuhan.

Anggaran itu telah dipotong oleh Pemerintah Provinsi Sulsel.

Pemprov Sulsel melalui Dinas Sosial mengalami pemotongan anggaran pada rancangan APBD perubahan 2019 mencapai Rp 1 miliar.

"Kami dari Komisi E meminta untukdikembalikan rasionalisasi itu. Kami minta supaya program dimasukan semua," kata Irfan Ab saat ditemui di gedung DPRD Sulsel, Kamis (12/9/2019)

Dari kejeniusan 11 Pesan BJ Habibie Semasa Hidup Tentang Indonesia, Cinta, dan Cita-cita

PDIP Antarkan Langsung Formulir Indah Putri Indriani, Isyarat Dukungan Pilkada 2020 ?

Cerita Penggali Makam BJ Habibie, Ini yang Dirasakan saat Gali Liang Lahat 3 Jam,Mirip Ani Yudhoyono

Alasannya, anggaran sebesar Rp 1 m yang dipotong tersebut sangat dibutuhkan Dinas Sosial. Apalagi Dinas Sosial memiliki program yang bersetuhan masyarakat langsung.

"Karena di dinas sosial banyak pembiayaan yang menyangkut langsung untuk kepentingan stakeholder yang selama ini dilayani dinas sosial," sebutnya.

"Misalnya orangtua jompo, orang miskin, terus, panti sosial yang tersebar di sekian kabupaten. Itu kan butuh ditingkatkan biaya makan minumnya. Yang selama ini hanya dapat 10 ribu perhari. Itu tomi dimakan pagi,,sore dan malam hari," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya dalam rapat pembahasan RAPBD P 2019, sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti rasionalisasi anggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sulsel.

Pemotongan anggaran hampir merata di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel.

Salah satunya di Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulsel. Pemprov melakukan rasionalisasi atau pemotongan anggaran senilai Rp 1 milar.

" Secara umum bukan hanya di Dinsos yang mengalami rasionalisasi. Tapi hampir semua opd mengalami hal yang sama," kata anggotan Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Sulsel, Arum Spink kepada Tribun.

Dari kejeniusan 11 Pesan BJ Habibie Semasa Hidup Tentang Indonesia, Cinta, dan Cita-cita

PDIP Antarkan Langsung Formulir Indah Putri Indriani, Isyarat Dukungan Pilkada 2020 ?

Cerita Penggali Makam BJ Habibie, Ini yang Dirasakan saat Gali Liang Lahat 3 Jam,Mirip Ani Yudhoyono

Menurut politisi NasDem sejak awal menolak rasionalisasi ini.

"Kami dari NasDem sejak awal meminta penjelasan dari rasionalisasi itu. Apalagi jika di Dinsos, malah kami meminta agar ditambah anggarannya,' katanya.

"Mengingat hal itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beberapa yang lain malah melebihi dari pagu indikatif," ujarnya.

Ia mengaku akan terus mengawal pembahasan anggaran ini mulai dari tingkat Kelompok Kerja hingga rapat akhir sebelum penetapan.

"Kami sudah meminta kepada anggota fraksi yang ada di komisi E yang menjadi mitra di Dinsos untuk mengawal hal ini," ujar dia.

"Pikiran kami malah minta ditambah bukan dikurangi," tegasnya.

Senada disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Kebijakan rasionalisasi anggaran khususnya pada DInas Sosial sangat tidak rasional.

Pasalnya rasionalisasi secara tidak langsung menyunat anggaran bagi mereka yang benar benar membutuhkan.

"Bukan bantuan anak yatim yang mesti dirasionalisasikan anggaranya. Selama ini porsi mereka untuk bantuan hanya RP 10 ribu per anak, malah dikurangi lagi," katanya.

"Kasian mereka, sudah sakit tanpa ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), malah dikurangi lagi," tegasnya. (*)

Langganan berita pilihan
tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: