Ingin Ketemu Gubernur Sulbar? Berikut Agendanya Hari Ini

 Ingin Ketemu Gubernur Sulbar? Berikut Agendanya Hari Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU --Humas Pemprov Sulbar kembali merilis jadwal tentative para pimpinan, Senin (9/9/2019).

Agenda perrama Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) akan memimpin upacara dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional ( HAORNAS ) XXXVI Tahun 2019 di lapangan upacara kantor gubernur, pagi ini.

Dilanjutkan dengan Defile Pembukaan PORSENI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Barat Ke - 15 dan Peringatan HKG - PKK Ke-47 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.

Baca: VIDEO: Pemerhati Pendidikan Demo di Kantor Gubernur Sulbar

Baca: KPID Sulbar Dorong LPB Jalin Kontrak Kerja Dengan Provider, Ini Alasannya

Baca: Konsumsi Bahan Bakar Perta Series Pertamina Naik 10 Persen di Sulsel dan Sulbar

Aganda ketiga rapat koordinasi Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Pukul 14.00 Wita di Gedung DPRD Provinsi yang akan dihadiri Sekprov Muhammad Idris selaku ketua TAPD dan sejumlah kepada OPD.

Agenda terakhir puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-47 dan Pencanangan BBGRM XVI Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.

Kegiatan ini akan digelar Pukul 19.00 Wita di Auditorium Lantai IV kantor gubernur Jl Abd Malik Pattana Endeng, akan dihadiri Gubernur Sulbar.

Pemprov Sulbar Susun Nomenklatur Baru

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menyusun perubahan nomenklatur di lingkup sekretariat daerah (Setda).

Perubahan nomenklatur baru tersebut dibahas dalam rapat jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Sekprov Muhammad Idris di Aula Lantai II Kantor Gubernur Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Rabu (4/9/2019).

BERITA FOTO; Hari Pelanggan Nasional, Gratis Bersihkan Kamera Canon di Datascrip

Jelang Musim Tanam, Dinas Pertanian Makassar Gelar Musyawarah Tani Abulo Sibatang

PDIP Pangkep Buka Pendaftaran Balon Kepala Daerah Pilkada 2020, Tanpa Mahar Pendaftaran

Muhammad Idris mengatakan, perubahan tersebut untuk menyesuaikan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) bahwa setiap provinsin menyesuaikan nomenklatur yang sudah disusun.

"Tetap jumlahnya enam Biro tapi ada Biro yang diintegrasikan dan ada Biro baru yang muncul,"kata Idris.

Dikatakan, adapun Biro yang diintegrasikan yakni Biro Kesra dan Pemerintahan, kemudian Biro yang baru adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

"Tadi kita juga sambil membahas tata kelolah pemerintah karena terus terang banyak hal perlu diubah dan diperbaiki budaya kerja dan lainnya,"ujarnya.

Dikatakan, dalam rencana perubahan tersebut juga muncul beberapa bagian baru. Kata dia, paling tidak ada empat bagian baru yang muncur dalam perubahan tersebut.

"Terutama di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Humas sendiri kita tarik dari Kominfo ke sekretariat. Ia masuk di Biro Umum,"ucapnya.

Ia menuturkan, perubahan tersebut merupakan kebutuhan dalam pemerintahan. Misalnya pengadaan barang dan jasa yang dinilai menjadi tempat dan aktivitas yang rawan.

"Jadi kalau tidak dikelolah dengan baik dengan satu pintu itu bisa jadi terpecah dan bisa tidak efisien sehingga dibentuk Biro tersendiri,"kata dia.

Idris menuturkan, kemungkinan penetapan nomenklatur baru tersebut dilakukan pada tahun 2020 dan efektif pada tahun 2021.

"Tapi kita lebih awal menyusun. Sulbar harus lebih awal dari daerah lain,"tuturnya.

Ingin Pengelolaan Hutan Dikelola dengan Baik

Sekertaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menuturkan, dalam rangka pengelolaan hutan yang baik, dibutuhkan perencanaan yang matang dengan melibatkan instansi dan pihak terkait.

Hal itu disampaikan Sekprov pada pembukaan rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan tahun 2020, di ruang Kenari Grand Maleo Hotel, Jl Yos Sudarso, Mamuju, Selasa (3/9/2019) kemarin.

Pengelolaan Keuangan Desa Gowa Ditinjau Kemenko PMK RI

Vina Garut & Rayya Mulai Beda Pengakuan, Tertekan Tapi Sampai Punya 50 Video Berzina, Siapa Bohong?

Pemkab Banggai Sulteng Salurkan Zakat ASN Lewat Rumah Zakat

Hari Pelanggan Nasional, Astra Motor Makassar Bagikan Souvenir

Sudah 133 Pengendara Kena Tilang Selama Operasi Patuh di Jeneponto, Ini Rinciannya

"Diharapkan setiap tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan, dapat dimusyawarahkan melalui koordinasi antar instansi, serta partisipasi para pihak pelaku pembangunan,"kata Idris.

Menurutnya, hal ini sangat penting, mengingat dokumen adalah dasar utama dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan pada tahun berikutnya.

Dikatakan, dalam pengelolaan sektor kehutanan dibutuhkan berbagai upaya, misalnya pemanfaatan kebijakan satu peta melalui penggunaan teknologi, agar memudahkan pengawasan terhadap area hutan.

"Dengan kebijakan itu dapat memudahkan melakukan kontrol terhadap area hutan, dimana dari ketinggian tertentu kita bisa memonitoring bagaimana kondisi hutan di daerah, kecamatan dan desa tertentu, bahkan dengan kebijakan itu, kita bisa secara live melihat jangan-jangan ada penebangan pohon di hutan,"terang Idris

Untuk itu, melalui kesempatan tersebut, Idris meminta Dinas Kehutanan Sulbar dan pihak terkait lainnya untuk mendemonstrasikan kebijakan tersebut di Sulbar.

"Saya titipkan kebijakan ini dapat didemonstrasikan di Sulbar, kalau bisa provinsi ini masuk level yang mendahului, bahkan unggul dalam hal tersebut di regional ini. Kominten saya, provinsi ini harus yang terbaik dalam pemanfaatan kebijakan satu peta ini di sektor kehutanan,"ujar mantan kepada LAN Makassar itu.

Selain itu, Idris juga menitipkan beberapa hal kepada jajaran kehutanan, diantaranya agar memasukkan program dan kegiatan yang terkait langsung dengan rehabilitasi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), pengembangan hasil hutan bukan kayu dan aneka usaha kehutanan, perlindungan dan pengamanan hutan, serta percepatan operasional KPH agar bisa mandiri.

Idris berharap, sumbangan pikiran dan tenaga seluruh peserta dalam forum itu, dapat bermanfaat dan mampu menghasilkan sinergitas perencanaan yang baik, demi kemajuan pembangunan di Sulbar.

Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Fakhruddin mengatakan, rakor tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terhadap para peserta dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan di sektor kehutanan pada 2020.

Fakhruddin mengungkapkan, lahan di Sulbar sudah banyak mengalami degradasi, yaitu sebanyak kurang lebih 300 ribu hektar, dari kondisi eksisting kawasan hutan yang sebesar 1,069 juta hektar. Sedangkan tutupan lahan yang masih bagus sebanyak 800 ribu hektar.

Menurut Fakhruddin, banyaknya lahan yang sudah terdegradasi tersebut, disebabkan berbagai faktor, seperti potensi tambang dan budaya masyarakat itu sendiri. 
"Lahan itu terdegradasi oleh tambang seperti yang ada di Kalumpang, sedangkan faktor perilaku atau budaya masyarakat adanya ladang berpindah"beber Fakhruddin

Untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan yang telah terdegradasi, Fakhruddin mengatakan, pihaknya akan merangkul berbagai pihak.

Seperti generasi muda, pramuka dan pecinta alam, agar aktif bersama dengan berbagai sumber pendanaan, baik APBD, APBN, swadaya masyarakat, CSR daan lainnya.

"Hutan yang bagus kita akan jaga tutupan lahannya, sedangkan lahan yang terdegradasi kita akan lakukan rehabilitasi, supaya penutupan lahannya pulih seperti semula,"tutur Fakhruddin (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Baca: Lengkap, Niat Puasa Tasua dan Asyura 2019 Tanggal 9-10 Muharram 1441 H, Tak Sah Tanpa Niat

Baca: Asnawi Belum Pasti Tampil Lawan PSIS, Pelatih PSM Siapkan Dua Nama. Darije Andalkan Rekaman Video

Baca: Aaa? Pertanyaan Marcella Simon ke Ustadz Abdul Somad Saat Mualaf hingga Ganggu Roger Danuarta

Baca: Niat Puasa Tasua dan Asyura Hari ini & Besok Lengkap Bacaan Buka Puasa di Bulan Muharram, Keutamaan

Baca: Bacaan Niat Puasa Tasua dan Asyura 2019 Tanggal 9 - 10 Muharram 1441 H, Keutamaan, Doa Buka

Baca: Rekrut Lagi Pemain Naturalisasi, PSM Bersaing Bali United. 9 Klub Nihil Naturalisasi, Siapa Saja?

Langganan berita pilihan
tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: