KPK Tegur Keras Bependa Polman, Ini Penyebabnya

Menurutnya, pendapatan daerah di Polman masih jauh dari hasil maksimal. Data pendapatan masuk dikategorikan belum layak dalam jumlah penyetoran ke kas

KPK Tegur Keras Bependa Polman, Ini Penyebabnya
Jhannatan
Tim supervisi KPK rapat monev bersama sejumlah pejabat di Bapenda Polman, Selasa (3/9/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, POLMAN - Tim Supervisi penertiban aset dan pendapatan daerah, KPK dapati banyak temuan di Polewali Mandar (Polman), Sulbar.

Koordinator KPK wilayah Sulbar, Mohammad Jhanattan mengatakan, terdapat beberapa temuan dalam pengelolaan pendapatan daerah di Polman.

Pajak Bocor Tiap Bulan, KPK Tegur Bapenda Polman

VIDEO: KPPU Makassar Sanksi Denda untuk Dua Perusahaan

Penjaga Toko di Bulukumba Jadi Korban Begal, Uang Bos Rp40 Juta Raib

Dibongkar Thalia, Terungkap Perlakuan Sebenarnya Ruben Onsu ke Betrand Peto, Marah Gegara Hal Remeh

Profil Hillary Brigitta Lasut Anggota DPR RI Termuda, Ayah Bupati Talaud, Ibu Bupati Minahasa

Menurutnya, pendapatan daerah di Polman masih jauh dari hasil maksimal. Data pendapatan masuk dikategorikan belum layak dalam jumlah penyetoran ke kas daerah.

"Kebocoran pendapatan perbulan dari masing-masing objek pajak kerap terjadi karena oknum ASN tidak maksimal dalam melakukan penyetoran," jelas Mohammad Jhanattan usai monitoring dan evaluasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Polman, Selasa (3/9/2019).

Kata Jhanattan, kebocoran tiap bulan itu juga disebabkan petugas pemungut pajak belum bekerja maksimal. Diperparah pola penagihan tidak sesuai standar.

"Pengelolaan penyetoran pajak masih setor secara tunai," katanya.

4 Hari, Satlantas Polres Luwu Utara Tilang 375 Pengendara

31 Tahun Mengabdi, Ini Profil Plt Kepala Dinas Kesehatan Enrekang, Sutrisno

Ia merekomendasikan seluruh perangkat penagihan pajak di Bapenda Polman diganti. Penyetoran pajak juga harus diubah dari manua beralih sistem online ke BPD Sulselbar.

Tim supervisi KPK rapat monev bersama sejumlah pejabat di Bapenda Polman, Selasa (3/9/2019).
Tim supervisi KPK rapat monev bersama sejumlah pejabat di Bapenda Polman, Selasa (3/9/2019). (Jhannatan)

Bahkan ASN petugas penagih pajak juga mesti diganti jika melakukan kebocoran.

"Ini sebagai teguran keras kepada Bapenda Polman supaya maksimal dalam bekerja. Karena kami punya data banyak kekosongan setoran pajak," tegasnya.

Selain itu, Jhanattan juga merekomendasikan agar Bapenda melakukan uji petik di setiap wajib pajak. Serta mengawasi penggunaan alat penghitung pajak daerah dari BPD Sulselbar. (Tribun Polman.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, @edyatmajawi

Langganan berita pilihan
tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Pajak Bocor Tiap Bulan, KPK Tegur Bapenda Polman

VIDEO: KPPU Makassar Sanksi Denda untuk Dua Perusahaan

Penjaga Toko di Bulukumba Jadi Korban Begal, Uang Bos Rp40 Juta Raib

Dibongkar Thalia, Terungkap Perlakuan Sebenarnya Ruben Onsu ke Betrand Peto, Marah Gegara Hal Remeh

Profil Hillary Brigitta Lasut Anggota DPR RI Termuda, Ayah Bupati Talaud, Ibu Bupati Minahasa

Penulis: edyatma jawi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved