Pemkab Takalar Wajib Laporkan Seluruh Mutasi ke Mendagri Pekan Ini

Hal itu tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah terkait permasalahan mutasi pejabat Pemkab Takalar.

Pemkab Takalar Wajib Laporkan Seluruh Mutasi ke Mendagri Pekan Ini
Ari Maryadi/Tribungowa.com
Bupati Takalar Syamsari Kitta ketika mengambil sumpah jabatan ASN Takalar beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Pemerintah Kabupaten Takalar diwajibkan menyampaikan data lengkap mutasi yang dilakukan selama masa Pemerintahan Syamsari Kitta-Achmand Daeng Se're.

Hal itu tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah terkait permasalahan mutasi pejabat Pemkab Takalar.

Live Bein Sports 1 Link Live Streaming TV Online Villareal vs Real Madrid, Tonton Tanpa Buffer

Kenalkan Esta Gemilang, Putra Gowa Pemilik EMS Group

Lima Dosen STIM Lasharan Jaya Makassar Lanjut S3

DPRD Maros Belum Miliki Pimpinan Definitif, Ini Masalahnya

Disdukcapil Gelar Sosialisasi Penyerahan Buku Data Induk Warga

Tribuntakalar.com memperoleh salinan surat tersebut dari sumber yang mengirimkan.

Seluruh mutasi dalam kurun waktu 19 Juli 2018 hingga 23 Agustus 2019 mesti dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat Rabu 4 Agustus 2019 pekan ini.

Kedua, Pemkab Takalar juga diwajibkan melaporkan seluruh nama-nama pejabat yang diberhentikan dan didemosi dari jabatan selama masa Pemerintahan Syamsari Kitta.

Laporan mutasi dan pemberhentian pejabat tersebut disampaikan melalui Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Laporan tersebut juga mesti ditembuskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pada poin selanjutnya disebutkan, Pemkab Takalar dilarang melakukan mutasi pejabat hingga masalah penggantian pejabat diselesaikan.

Bupati Takalar Syamsari Kitta ketika mengambil sumpah jabatan ASN Takalar beberapa waktu lalu.
Bupati Takalar Syamsari Kitta ketika mengambil sumpah jabatan ASN Takalar beberapa waktu lalu. (Ari Maryadi/Tribungowa.com)

Sementara penyelesaikan masalah penggantian pejabat dalam lingkup Pemkab Takalar, baru akan dibahas setelah pelaporan dilakukan.

Sebelumnya diberitakan tiga pejabat Pemkab Takalar dipanggil oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Rabu (28/8/2019) lalu.

Halaman
12
Penulis: Ari Maryadi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved