Honor Pengawas Ad Hoc Naik Pilkada 2020, Ini Kata Bawaslu Sulsel
"Berangkat dari pengalaman Pemilu 2019, kami di jajaran Bawaslu melakukan evaluasi," kata Koordinator Divisi Humas Bawaslu Sulsel, Syaiful Jihad
Penulis: Hasan Basri | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan, mulai mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
"Berangkat dari pengalaman Pemilu 2019, kami di jajaran Bawaslu melakukan evaluasi," kata Koordinator Divisi Humas Bawaslu Sulsel, Syaiful Jihad kepada Tribun, Minggu (1/09/2019).
Menurut Syaiful, ada beberapa hal yang akan dilakukan Bawaslu jelang Pilkada serentak di Sulawesi Selatan. Pertama perbaikan dan penguatan aspek regulasi.
SMAN 4 Enrekang Sabet 2 Perak pada Kompetisi Bahasa Jerman di Makassar
Ustadz Firanda Andirja Ditolak Kedatangannya di Mandar Sulbar, Ini Profilnya, dan Alasan Penolakan
Polisi Tangkap Dua Komika Stand Up Comedy saat Konsumsi Sabu di Kos, Ernest Prakasa Mengaku Kaget
"Untuk persoalan ini, Bawaslu RI yang akan mendorong dan melakukan upaya ini. Kami di Jajaran Bawaslu Provinsi sampai kedaerah, dilibatkan dalam diskusi dan FGD, sebagai upaya pemberian masukan," sebutnyam
Kedua dalam kaitannya dengan penguatan kapasitas jajaran Bawaslu, tentu menjadi tanggung jawabnya secara berjenjang.
Tetapi karena berkaitan dengan norma dan regulasi yang akan digunakan, maka tentu agenda ini juga berkaitan dengan kesiapan regulasi.
"Namun hal-hal yang bersifat teknis pengawasan dengan berkaca pada Pemilu 2019, upaya penguatan kami terus lakukan," ujarnya.
Selain itu, Bawaslu juga akan melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah berkaitan dengan agenda tahapan pelaksanaan Pilkada 2020, yang mulai runing awal oktober 2019 nanti.
Kewajiban Pemda untuk mendukung pelaksanaan Pemilukada 2020, akan dapat dilihat dari ketersediaan anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara.
Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara juga, sudah menyampaikan usulan ke pemerintah daerah aspek-aspek yang mesti disupport.
SMAN 4 Enrekang Sabet 2 Perak pada Kompetisi Bahasa Jerman di Makassar
Ustadz Firanda Andirja Ditolak Kedatangannya di Mandar Sulbar, Ini Profilnya, dan Alasan Penolakan
Polisi Tangkap Dua Komika Stand Up Comedy saat Konsumsi Sabu di Kos, Ernest Prakasa Mengaku Kaget
"Oleh karena Pemilukada adalah tugas dan tanggungjawab Pemda, maka Bawaslu Kabupatenlah yang akan berkoordinasi secara teknis. Kami di Bawaslu Provinsi lebih bersifat pendamping dan memberikan bantuan kepada Bawaslu Kabupaten/kota," jelasnya.
Syaiful belum memastikan apakah ada penambahan honorer bagi pengawas adhoc. Menurutnya honorer tetap mengacu pada standar penganggaran yang ada.
"Kalau Bawaslu, honor mereka ditanggung dalam APBN, sedangkan Pemgawas Kecamatan, Kelurahan dan TPS, tentu mengacu pada standar penganggaran yang telah ditetapkan, dan itu akan dibayarkan lewat dana yang disiapkan daerah," sebutnya.
"Saya tidak tahu persis, karena itu usulan yang disampaikan Bawaslu masing masing daerah, tetap sekali lagi tentu tidak keluar dari standar penganggaran yang telah ada. Usulan ini akan dibahas di Pemda, dan kemudian diputuskan oleh pihak DPRD," lanjutnya.
Bawaslu juga akan menggelar rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terus kami lakukan, agar penanganan pengawasan agenda Pemilukada 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, sukses dan berkualitas.
Sekedar diketahui ada 12 Kabupaten / Kota di Sulawesi Selatan akan menyelanggaran Pilkada. Salah satunya adalah Kota Makassar.
Follow akun instagram Tribun Timur:
