Kemendagri Akan Berhentikan Bupati Takalar, Pelanggarannya Berat

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Syamsari Kitta terancam diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Takalar.

Orang nomor satu Pemkab Takalar ini akan diberi sanksi pemberhentian tetap apabila tidak mengindahkan teguran Kementerian Dalam Negeri RI.

Baca: DPRD Sebut Kebijakan Bupati Takalar Rugikan Rakyat

Baca: BREAKING NEWS: Pemkab Takalar Dipanggil Kemendagri

Baca: Pemerintahan Syamsari Kitta-Achmad Daeng Sere Sudah 13 Kali Melakukan Mutasi

Syamsari diminta membatalkan mutasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Takalar (Dukcapil) dan mengembalikan Farida ke posisi semula.

Hal ini tertuang dalam surat teguran Kemendagri bernomor 820/5894/DUKCAPIL tanggal 13 Agustus 2019 yang ditujukan ke Bupati Takalar.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prof. Zudan Arif Fakrulloh ketika dikonfirmasi membenarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Takalar.

"Iya ada pelanggaran terhadap undang-undang adminduk," kata Prof Zudan kepada Tribun, Rabu (28/8/2019).

Dalam surat Kemendagri yang ditandatangi Prof Zudan, Bupati Takalar dinilai telah melakukan pelanggaran berat karena mengganti kepala dinas dukcapil.

Pemberhentian disebutkan semestinya hanya boleh dilakukan setelah mengajukan pengusulan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Atas dasar itu, Bupati Takalar dinilai telah melanggar Pasal 83 A Undang-Undang No 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 76 Tahun 2015.

Pelanggaran tersebut dinilai sebagai pelanggaran administrasi berat dengan sanksi pemberhentian tetap.

Karena itu, di poin selanjutnya, Kemendagri meminta pembatalan pelantikan dan mengembalikan pejabat lama Faridah ke posisi semula dalam kurun waktu 10 hari, terhitung mulai 13 Agustus 2019 lalu.

"Suratnya sudah jelas kan," imbuh Prof Zudan ketika dikonfirmasi soal sanksi pemberhentian tetap Syamsari Kitta dari Bupati Takalar.

Tanggapan Pemkab Takalar

Kepala BKPSDM Takalar Rahmansyah Lantara mengakui, pihaknya mendapat teguran Kemendagri atas mutasi Kepala Dinas Dukcapil Takalar.

Meski demikian, ia beralasan jika Pemkab Takalar belum pernah menerima petunjuk Menteri Dalam Negeri sebelum melakukan mutasi tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya mengganti Hj Farida dari jabatannya meski tanpa melalui proses pengusulan terlebih dahulu, 10 Juli 2019 lalu.

"Karena SK Mendagri belum kita terima. Tidak pernah datang ke kita, makanya kita lakukan mutasi," katanya kepada Tribun.

Atas mutas tersebut, tiga pejabat Pemkab Takalar dipanggil menghadap ke Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Rabu (28/8/2019) hari ini.

Ketiga pejabat tersebut antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Muh Asryad, Plt Kepala BKPSDM Rahmansyah Lantara, serta Kepala Inspektur Daerah Takalar.

Pemkab Takalar dipanggil untuk dimintai penjelasan soal kebijakan mutasi ASN yang telah dilakukan Bupati Takalar Syamsari Kitta.

Sekkab Takalar Muh Asyrad yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan soal hasil pertemuan dengan Kemendagri tersebut. Menurutnya, pertemuan masih berlangsung hingga malam ini.

"Rapatnya belum selesai, masih berlangsung malam ini," singkatnya melalui sambungan telepon.

Tribun Timur sudah berusaha menghubungi nomor ponsel dan WhatsApp Bupati Takalar Syamsari Kitta untuk dimintai tanggapan soal pelanggaran atas mutasi ini.

Namun hingga berita ini diterbitkan, Syamsari masih belum memberikan respon.

Laporan Wartawan Tribun Timur @bungari95