Pemerintahan Syamsari Kitta-Achmad Daeng Se're Sudah 13 Kali Melakukan Mutasi

Dua kali diantaranya mendapat tuguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Keputusan Bupati Takalar Syamsari Kitta dinilai tidak prosedural ketik

Pemerintahan Syamsari Kitta-Achmad Daeng Se're  Sudah 13 Kali Melakukan Mutasi
Ari Maryadi/tribun Timur
Bupati Takalar Syamsari Kitta ketika mengambil sumpah jabatan para pejabat lingkup Pemkab Takalar, Kamis (8/8/2019) lalu. 

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Pemerintah Kabupaten Takalar dibawah kepemimpinan Syamsari Kitta-Achmad Daeng Se're tercatat telah 13 kali melakukan mutasi pejabat.

Niat dan Tata Cara Mandi Taubat & Shalat Taubat, ini Hukumnya Menurut Ustadz Abdul Somad (UAS)

Sipakatau Band Juara Dua Lomba Band di Bantaeng Festival Day, Hadiahnya Digunakan Untuk Sekolah

Babak Pertama Selesai, PSM Unggul 2 Gol Atas Persib

Band Bantaeng Project Akan Bawakan 8 Lagu pada Penutupan Bantaeng Festival Day

21 Tim Pimnas UNM Finalisasi dan Presenter Poster

Dua kali diantaranya mendapat tuguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Keputusan Bupati Takalar Syamsari Kitta dinilai tidak prosedural ketika itu.

Mutasi terakhir dilakukan pada Kamis (8/8/2019) dua pekan lalu. Sejumlah pejabat esolan II, III, hingga IV dilakukan pergeseran.

Pengamat Politik Kebangsaan Universitas Muhammadiyah Makassar, Arqam Azikin menilai, teguran dan rekomendasi Komisi ASN adalah preseden buruk Pemerintah Takalar dibawah kepemimpinan Syamsari Kitta.

Akademisi Unismuh ini menilai, Syamsari Kita selaku kepada daerah semestinya menjalankan roda pemerintah seusai aturan dan regulasi.

"Sudah dua kali ditegur KASN itu pertanda preseden buruk dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Arqam kepada Tribun, Minggu (18/8/2019).

"Bupati Takalar mestinya paham regulasi dan tidak asal mutasi," sambungnya.

Arqam menjelaskan, Syamsari Kita sebagai kepala daerah memang memiliki kewenangan melakukan mutasi ASN. Akan tetapi, katanya, mutasi semestinya dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Jangan menjalankan pemerintahan mau-maunya, jangan melaksanakan pemerintahan itu seperti perusahan swasta," beber Arqam.

Dua rekomendasi Komisi ASN yang pernah dikeluarkan untuk Pemerintah Takalar yakni tertanggal 8 Oktober 2018 lalu bernomor R-2209-KASN/10/2019. Kedua, tertanggal 17 Juni 2019 bernomor B-1880/KASN/2019.

Bupati Takalar Syamsari Kitta ketika mengambil sumpah jabatan para pejabat lingkup Pemkab Takalar, Kamis (8/8/2019) lalu.
Bupati Takalar Syamsari Kitta ketika mengambil sumpah jabatan para pejabat lingkup Pemkab Takalar, Kamis (8/8/2019) lalu. (Ari Maryadi/tribun Timur)
Halaman
1234
Penulis: Ari Maryadi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved