FIX, 800 ASN Pindah ke Lokasi Kayu Bajakah Berada, Jokowi Pilih Penajam Paser & Kutai Kartanegara

Jokowi menuturkan, ada sejumlah alasan khusus mengapa ibu kota harus dipindahkan. Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat.

"Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa," kata Kepala Negara dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/8/2019).

"Dan juga bandara udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia," lanjut Jokowi.

Alasan lainnya, beban pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

"Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Dan pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan," ujar Presiden.

Dengan alasan itu, ujar Jokowi, Ibu Kota negara harus dipindah. Sebelumnya, Jokowi resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Saat mengumumkan ibu kota baru, Jokowi terlihat didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain itu, terlihat juga sejumlah pejabat pemerintahan, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

800 ASN Ikut Pindah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin memperkirakan akan ada 800.000 Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang pindah jika ibu kota jadi dipindahkan.

“ASN pusat sudah ada datanya tinggal ibu kotanya di mana tinggal pindah.

Ya kurang lebih hampir satu juta, sekitar 800.000 (ASN) yang pindah,” ujar Syafruddin di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Syafruddin mengatakan, 800.000 ASN yang pindah tersebut terdiri dari semua kementerian yang ada di Jakarta.

Menurut dia, para ASN harus siap jika nantinya dipindahkan. “Kalau semua kementerian dan lembaga pindah, ya ASN-nya pindah.