Terpilih di Pemilu 2019, Begini Perkembangan Kasus Dugaan Money Politic Ober Datte

Ketua Bawaslu Luwu Timur, Rahman Atja mengatakan laporan dugaan politik uang Ober Datte kadaluarsa. Laporannya tidak memenuhi syarat materil dan formi

Terpilih di Pemilu 2019, Begini Perkembangan Kasus Dugaan Money Politic Ober Datte
Ober Datte
Ober Datte (PDIP) sebagai calon terpilih anggota DPRD Luwu Timur 

TRIBUNLUTIM.COM, WOTU - Kasus dugaan money politik atau politik uang calon legislatif (caleg) DPRD Luwu Timur asal PDIP, Ober Datte dinyatakan tak memenuhi unsur.

Ketua Bawaslu Luwu Timur, Rahman Atja mengatakan laporan dugaan politik uang Ober Datte kadaluarsa. Laporannya tidak memenuhi syarat materil dan formil.

TRIBUNWIKI: Dicover Jaehyun NCT, Simak Lirik I Like Me Better

Sepanjang Perjalanan Pinrang Diskusi Harmoni dalam Perbedaan

LIVE INDOSIAR Live Streaming PSS Sleman vs PSM- Darije Kalezic Suka Stadion Full, Seto Minus 3 Pilar

TRIBUNWIKI: Latihan Bersama Timnas, Siapa Pemain Muda Bagus Kahfi?

VIDEO: Pastikan Damai, Kapolri dan Panglima TNI Berkantor di Papua

"Pertama dari segi kadaluarsa waktu, kedua saksi-saksi tidak bisa membuktikan bahwa menerima uang," kata Atja kepada TribunLutim.com, Jumat (23/8/2019).

Sentra Gakumdu kata Rahman sudah menangani kasus dugaan money politic Ober. Bawaslu sudah menyodorkan persoalan ini ke Sentra Gakumdu.

Rahman mengatakan money politic adalah yang memberikan uang atau yang menjanjikan untuk memilih seseorang.

"Kalau saya tidak memenuhi unsur. Membuktikannya susah, syarat waktunya, waktu pelaporannya sudah kadaluarsa," kata Rahman.

Kemudian pasal 523 yang dikenakan itu tidak berkenan di hari itu, tidak pada masa kampanye."Jadi kita mengakategorikan sebagai termasuk cost politic," tuturnya.

Dalam Pasal 523 UU Pemilu diatur tiga fase politik uang tersebut. Berikut bunyi pasal 523 UU Pemilu:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.OOO.OOO,OO (dua puluh empat juta rupiah).

2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Halaman
1234
Penulis: Ivan Ismar
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved