Kadir Halid Ungkap Alasan Diundurnya Paripurna Hak Angket

Penyebabnya bukan karena adanya fraksi yang menolak usulan pemakzulan terhadap Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah.

Kadir Halid Ungkap Alasan Diundurnya Paripurna Hak Angket
hasan/tribuntimur.com
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel Kadir Halid memberikan keterangan pers kepada awak media. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel), Kadir Halid, menegaskan, paripurna hak angket diundur ke Senin (20/8/2019) besok.

Penyebabnya bukan karena adanya fraksi yang menolak usulan pemakzulan terhadap Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah.

Vanhesa Marsyanda Jadi Pembawa Baki Bendera Saat Upacara HUT ke-74 RI di Enrekang

Hendra Wijaya dan Saldi Diperkenalkan ke Suporter PSIM Yogyakarta

Mantan Caleg PPP Enrekang Minta KPU Batalkan Caleg Terpilih Krama

TRIBUNWIKI: Heboh Ahn Jae Hyun Bakal Ceraikan Goo Hye Sun, Ini Profil dan Perjalanan Kariernya

Aliansi Pemuda Uluere Jalan Kaki Bawa Bendera dan Pegiat Literasi Apresiasi Bantaeng Festival Day

"Ohhh tidak, kemarin masih ada perbaikan. Besok (hari ini) tetap paripurna," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel Kadir Halid, Minggu (19/8/2019).

Informasi diperoleh Tribun Timur, tiga fraksi partai politik menolak pemakzulan terhadap Gubernur Sulsel. Sementara tujuh fraksi lainnya mendukung.

Tiga fraksi menolak pemakzulan tersebut adalah PDIP, PAN dan PKS. Sementara fraksi, Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PPP, Umat Bersatu, dan Hanura setujuh.

Terkait tatacara paripurna pengambilan keputusan, Kadir menyatakan semua fraksi mendapat kesempatan menanggapi usulan pansus.

"Semua fraksi memberikan pandangannya," ujar Ketua Komisi E DPRD Sulsel ini kepada Tribun.

Ditanya soal apakah Pansus Angket DPRD Sulsel sudah selesai konsultasi ke pimpinan, Kadir dengan tegas menyatakan masih berlangsung. "Besok kita lihat," Kadir menambahkan.

Ketua Pansus DPRD Sulsel Kadir Halid menyumbang untuk biaya angket
Ketua Pansus DPRD Sulsel Kadir Halid menyumbang untuk biaya angket (Hasan/tribuntimur.com)

Berikut ini 7 poin rekomendasi Pansus Hak Angket DPRD Sulsel:

1. Mengusulkan pemberhentian Gubernur Sulawesi Selatan untuk dinilai oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman
123
Penulis: Abdul Azis
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved