Hak Angket Terhadap Gubernur dan Pemakzulan, Tokoh Luwu Buhari Kahar Muzakkar: Terlalu Mahal

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Soal hak angket terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan kemungkinan pemakzulan, tokoh Luwu Buhari Kahar Muzakkar: terlalu mahal bagi rakyat Sulsel.

Panitia Khusus ( Pansus ) hak angket DPRD Sulsel sudah memasuki masa injury time.

Ke-20 pimpinan dan anggota Pansus sudah menyiapkan kesimpulan dan rekomendasi.

Sekretaris Pansus Selle KS Dalle, mengatakan, kesimpulan dan rekomendasi tuntas paling lambat, Jumat, 16 Agustus 2019.

Menanggapi hal tersebut, mantan anggota DPRD Susel sekaligus Ketua Kerukunan Keluarga Luwu ( KKL ) Raya, Buhari Kahar Muzakkar berharap putusan DPRD terkait angket lebih ke arah koreksi untuk perbaikan kinerja gubernur dan wakil gubernur.

Buhari Kahar Muzakkar berharap perseteruan legislatif dan eksekutif berakhir, DPRD dan pemprov harus segera bergandengan tangan untuk mewujudkan janji-janji politik masing-masing.

"Untuk perebutan kekuasaan itu momennya di Pilkada, setelah pilkada selesai berilah kesempatan yang menang untuk wujudkan janji pada rakyat dan dikoreksi jika ada yang keliru. Di akhir periodenya nanti biarlah rakyat yang mengisi rapornya," kata Buhari Kahar Muzakkar menjelaskan.

Baca: Panggil Pansus Hak Angket dan Gubernur Sulsel, JK Minta Jaga Kebersamaan Bangun Sulsel

Baca: Pansus Bantah Ada Kekuatan Besar Tunggangi Hak Angket, Begini Penjelasan Fahruddin Rangga

Mantan anggota DPRD Sulsel dari Partai Amanat Nasional ( PAN ) itu mengatakan, koreksi untuk perbaikan kinerja gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan fungsi pengawasan yang melekat pada legislatif.

Sebelumnya, mantan Sekretaris DPW PAN Sulsel itu menegaskan siap pasang badan membela gubernur dari pemakzulan di DPRD Sulsel.

Buhari Kahar Muzakkar yakin, pemberhentian paksa gubernur hanya akan merugikan rakyat.