Hak Angket Terhadap Gubernur dan Pemakzulan, Tokoh Luwu Buhari Kahar Muzakkar: Terlalu Mahal

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Soal hak angket terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan kemungkinan pemakzulan, tokoh Luwu Buhari Kahar Muzakkar: terlalu mahal bagi rakyat Sulsel.

Panitia Khusus ( Pansus ) hak angket DPRD Sulsel sudah memasuki masa injury time.

Ke-20 pimpinan dan anggota Pansus sudah menyiapkan kesimpulan dan rekomendasi.

Sekretaris Pansus Selle KS Dalle, mengatakan, kesimpulan dan rekomendasi tuntas paling lambat, Jumat, 16 Agustus 2019.

Menanggapi hal tersebut, mantan anggota DPRD Susel sekaligus Ketua Kerukunan Keluarga Luwu ( KKL ) Raya, Buhari Kahar Muzakkar berharap putusan DPRD terkait angket lebih ke arah koreksi untuk perbaikan kinerja gubernur dan wakil gubernur.

Buhari Kahar Muzakkar berharap perseteruan legislatif dan eksekutif berakhir, DPRD dan pemprov harus segera bergandengan tangan untuk mewujudkan janji-janji politik masing-masing.

"Untuk perebutan kekuasaan itu momennya di Pilkada, setelah pilkada selesai berilah kesempatan yang menang untuk wujudkan janji pada rakyat dan dikoreksi jika ada yang keliru. Di akhir periodenya nanti biarlah rakyat yang mengisi rapornya," kata Buhari Kahar Muzakkar menjelaskan.

Baca: Panggil Pansus Hak Angket dan Gubernur Sulsel, JK Minta Jaga Kebersamaan Bangun Sulsel

Baca: Pansus Bantah Ada Kekuatan Besar Tunggangi Hak Angket, Begini Penjelasan Fahruddin Rangga

Mantan anggota DPRD Sulsel dari Partai Amanat Nasional ( PAN ) itu mengatakan, koreksi untuk perbaikan kinerja gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan fungsi pengawasan yang melekat pada legislatif.

Sebelumnya, mantan Sekretaris DPW PAN Sulsel itu menegaskan siap pasang badan membela gubernur dari pemakzulan di DPRD Sulsel.

Buhari Kahar Muzakkar yakin, pemberhentian paksa gubernur hanya akan merugikan rakyat.

“Kalau putusannya DPRD ke arah pemaksulan gubernur dan wakilnya, wahh itu terlalu mahal harganya bagi masyarakat. Rakyat yang rugi karena kesannya pilkada jadi berkepanjangan,” kata Buhari Kahar Muzakkar, seperti diterbitkan pada harian Tribun Timur edisi, Senin (12/8/2019) halaman 1 dan 7.

Baca: Disebut Makelar Proyek, Wakil Ketua PKK Tantang Pansus Hak Angket DPRD Sulsel

Baca: Temui KPK di Jakarta, Pansus Hak Angket DPRD Sulsel Diminta Lakukan ini

Menurut kakak kandung Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar itu, tiap tahun elite politik rebutan kekuasaan, padahal yang ditunggu masyarakat adalah adanya program- pemerintah yang bisa meningkatkan kesejahteraan.

“Masyarakat Sulsel masih banyak yang miskin, masih banyak yang hidup di daerah-daerah terpencil. Mereka butuh sentuhan dari kebijakan pemerintah dan termasuk dari anggota legislatif,” jelas Buhari Kahar Muzakkar.

Pada sisi lain, lanjut Buhari Kahar Muzakkar mengatakan, lewat moment pengajuan hak angket DPRD Sulsel, harus jadi masukan berharga kepada hubernur dan wakil gubernur untuk mengoreksi hal-hal yang kurang dalam menjalankan amanah.

“Sebenarnya mungkin hanya masalah komunikasi yang kurang antar elemen dan akhirnya berkembang menjadi hal yang serius,” kata Buhari Kahar Muzakkar.