Setelah PLN, Tamsil Linrung Soroti Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Sulsel
Apresiasi itu setelah warga menolak lahanya dilintasi proyek pembangunan rel kereta api.
Penulis: Abdul Azis | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung (TL), apresiasi warga Kecamatan Labbakang, Kabupaten Pangkep, Sulsel.
Apresiasi itu setelah warga menolak lahanya dilintasi proyek pembangunan rel kereta api.
Diketahui, sejumlah warga berunjuk rasa di Gedung DPRD Pangkep, Senin (6/8/2019) kemarin.
Mereka menganggap proposal ganti rugi yang diajukan atas lahannya jauh diatas nilai sebenarnya.
Sesar Matano Aktif, Warga Luwu Timur Harus Diajari Tanggap Gempa
FOTO: Keseruan Nobar PSM Makassar Vs Persija di MCH Tupai
FOTO: Kepadatan Kota Makassar dari Lensa Drone
Tamsil Linrung menilai sikap Ketua DPRD Pangkep yang mendukung tuntutan warga layak diapresiasi.
Ia meminta pihak terkait bersikap adil dalam menebus lahan warga yang dilalui proyek.
"Proyek pemerintah tidak boleh jadi menara gading di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan harus punya trickle down effect," katanya melalui rilis kepada Tribun, Selasa (6/8/2019) malam.
"Bahkan pada saat proyek akan dimulai, seperti membeli lahan warga dengan harga sesuai nilai appraisal yang wajar," Tamsil menambahkan.
TL meminta agar paradigma usang bahwa rakyat harus merelakan lahan untuk pembangunan tidak lagi relevan. Karena hal itu rentan dimanfaatkan.
Sesar Matano Aktif, Warga Luwu Timur Harus Diajari Tanggap Gempa
FOTO: Keseruan Nobar PSM Makassar Vs Persija di MCH Tupai
FOTO: Kepadatan Kota Makassar dari Lensa Drone
Menurutnya, pemerintah selaku pemilik proyek tidak cukup memberikan ganti rugi. Namun ganti untung. Apalagi tanah adalah aset yang nilainya terus naik.
"Harga harus adil. Menurut apprasial profesional. Bukan apprasial selera pemilik proyek, apalagi jika ada indikasi permainan. Kasihan masyarakat kita," katanya.
Diketahui, harga yang telah ditetapkan tim appraisal untuk lahan warga Labbakang itu sekitar Rp 60-70 ribu permeter. Harga itu dinilai terlalu rendah.
Sebab dilokasi yang sama, lahan dibanderol ke pengembang dengan harga Rp 200 ribu permeter.
Kemarin, anggota DPD RI terpilih ini menyoroti sistem PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Menurutnya, blackout disejumlah daerah di Pulau Jawa, Minggu (4/8/2019) kemarin, terjadi karena kurangnya antisipasi PT PLN menghadapi suatu masalah.
Sesar Matano Aktif, Warga Luwu Timur Harus Diajari Tanggap Gempa
