DPRD Sebut Pemkab Takalar Terburu-buru Gabungkan OPD

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyayangkan kelalaian Pemkab Takalar hingga mengorbankan hak 500-an ASN.

DPRD Sebut Pemkab Takalar Terburu-buru Gabungkan OPD
ari maryadi/tribungowa.com
Wakil Bupati Takalar Ahmad Daeng Sere menyampaikan arahan kepada ASN di Halaman Kantor Bupati Takalar, Senin (5/8/2019) pagi 

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Takalar Sulaiman Rate Daeng Laja menilai, keterlambatan pembayaran gaji mesti menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Takalar.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyayangkan kelalaian Pemkab Takalar hingga mengorbankan hak 500-an ASN.

"Ini harus jadi pembelajaran bagi Pemerintah daerah (Takalar), karena ini merugikan banyak ASN," katanya ketika dikonfirmasi Tribun Timur, Senin (5/8/2019).

 Jelang HUT RI, Bupati Mamasa Minta ASN Jadi Popor Kebersihan

TRIBUNWIKI: Mengenal Silas Papare, Pahlawan dari Timur Indonesia

Tujuh Caleg Terpilih Golkar Toraja Bakal Diusul Jadi Calon Ketua DPRD

Sulaiman menilai, Pemkab Takalar terkesan terburu-baru dalam menerapkan kebijakan penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Semestinya kebijakan tersebut diterapkan dengan pengkajian mendalam, termasuk penyiapan berbagai administrasi kelengkapannya agar tidak mengorbankan ASN.

"Pemerintah daerah terlalu terburu-buru untuk melakukan penggabungan OPD, karena ini merugikan banyak ASN," ujarnya.

Sulaiman yang membidangi ekonomi dan keuangan menilai, Pemkab Takalar semestinya tidak perlu menunggu empat hari untuk mencairkan hak ASN.

 Jelang HUT RI, Bupati Mamasa Minta ASN Jadi Popor Kebersihan

TRIBUNWIKI: Mengenal Silas Papare, Pahlawan dari Timur Indonesia

Tujuh Caleg Terpilih Golkar Toraja Bakal Diusul Jadi Calon Ketua DPRD

Menurutnya, Pemkab Takalar semestinya sigap mencari solusi demi menyalurkan gaji para ASN dari OPD baru. Solusi tersebut dengan tidak melanggar regulasi.

"Pemerintah daerah harusnya cari solusi dengan tidak melanggar aturan. Bagaimana supaya ASN yang 500 orang itu dibayarkan gajinya."

"Pemerintah daerah mencarikan solusi yang tidak melanggar aturan dan tidak melanggar regulasi," tandasnya.

Halaman
123
Penulis: Ari Maryadi
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved