Sebut Tol Laut Gelap, Bambang Haryo: Ini Harus Dibubarkan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Anggota komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono, menyebut tol laut yang digagas kabinet kerja ala Joko Widodo-Jusuf Kalla bak gelap.

Mengapa demikian? Usai sidak di Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, terlihat dalam pelaksanaannya, tol laut sering mengalami keterlambatan satu sampai tujuh hari.

IYL Meninggal, Ketua KPU Toraja : Sulsel Kehilangan Putra Terbaik

Peserta Nihil, Rapat Paripurna DPRD Mamasa Molor Hingga Siang Ini

DAFTAR Nama-nama Calon Menteri dari Partai Gerindra di Kabinet Jokowi, Sahabat Prabowo & Sandi Masuk

Ini Jadwal Pelantikan Caleg Terpilih Sulbar

Kelakuan Nikita Mirzani Saat Jenguk Nunung Jadi Sorotan, Istri July Jan Sambiran Tak Malu Minta Ini

Artinya, jadwal tol laut tidak tersosialisasikan dengan baik ke publik. Bahkan, jadwal yg diberikan pemerintah dan Pelindo pun sering diubah oleh operator.

Ditambah lagi, dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan apa yang di inginkan rakyat .

"Tol laut betul-betul ditentukan sesuai dengan standarisasi tertentu, dari kapasitasnya, kecepatannya dan semuanya untuk kebutuhan tol laut itu sendiri," kata Bambang Haryo, dalam keterangan tertulisnya Rabu (31/7/2019)

Soal Muatannya, Bambang menilai, yang dimuat itu harus juga ditentukan pemerintah, sehingga kapasitas dari kapal ini, bisa untuk mengantisipasi poin-poin yang ditunjuk pemerintah.

"Jadi tidak seperti sekarang, tol laut itu dasarnya cuman dari jumlah kontainernya yang dimuat dari tol laut itu, kemudian kontainer tol laut itu sendiri tidak diketahui oleh pemerintah," jelasnya.

Sebagaimana yang dikrosceknya di lapangan, kementerian perhubungan tidak ada yang tahu, kementerian perdagangan tidak tahu, pertanian juga tidak tahu dan daerah.

"Berapa yang dibutuhkan daerah, ya mungkin daerah juga tidak tahu. Artinya semua tidak tahu, jadi istilahnya tol laut ini gelap, tol laut itu barang yang diangkut gelap dan tidak bisa diketahui publik," katanya.

Padahal, anggaran tol laut ini diberikan publik dari APBN. Harusnya tol laut ini ada transparansi, dan outcome-nya harus jelas, jika tidak jelas outcome-nya maka bisa dikatakan tol laut ini gelap.

"Ini satu kesalahan besar yang dilakukan pemerintah, karena tidak dikendalikan Pemerintah, jadi kontainer hanya dititipkan ke kapal-kapal komersil, tapi yang ditunjuk sama pemerintah, padahal kapal komersil yang lewat di Tanjung perak cukup banyak sekali," jelas Bambang.

Tujuan dari tol laut ini kata Bambang, keberangkatannya harus tepat, kapalnya tertentu yang ditentukan pemerintah.

"Jangan hanya titip, tapi yang dimuat barang komersial. Sehingga diharapkan tol laut itu bisa memperkecil disparitas harga yang ada di daerah masing-masing sekaligus juga memenuhi jumlah kualitas barang yang dibutuhkan oleh masyarakat," sambungnya

Karena Outcome-nya tidak jelas dan terkontrol, maka tol laut ini, sambung Bambang tidak ada manfaatnya,. “Seharusnya tol laut itu harus dibubarkan," tutup Bambang.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad