Dirjen OTDA Anulir Non Job Pejabat Pemkot Makassar Era Danny Pomanto

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Asri Syahrun telah menerima surat dari Dirjen Otda Kemendagri RI.

Dirjen OTDA Anulir Non Job Pejabat Pemkot Makassar Era Danny Pomanto
TRIBUN TIMUR/SALDY
Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani. 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) mengeluarkan surat rekomendasi agar pejabat yang di-non job dan dipromosikan jabatan baru oleh mantan Wali kota Makassar Danny Pomanto dianulir.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Asri Syahrun, setelah menerima surat dari Dirjen Otda Kemendagri RI.

"Di zerokan semua. Surat rekomendasi itu dikeluarkan Selasa kemarin, "kata Asri, Kamis (25/7/2019).

Baca: Sidang Putusan, Ini Harapan Penasehat Hukum KPU Makassar

Baca: Curi Alat Musik, Pegawai Swasta Asal Gowa Dibekuk Tim Resmob Panakkukang

Baca: Kemarau, Warga Jalan Tinumbu Makassar Krisis Air Bersih

Menurutnya, penyebab sehingga SK Danny Pomanto dianulir, karena tidak adanya izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Dirjen Otda sebelum melakukan penonaktifan dan promosi jabatan sebagai syarat memutasi dan promosi jabatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), di enam bulan sebelum masa jabatan kepala daerah itu berakhir.

Karena SK Danny Pomanto dianulir, pejabat yang di non aktifkan, dan dipromosikan ke jabatan baru harus kembali ke posisi semula.

Data yang dimiliki BKD Sulsel dari Dirjen Otda, total ASN yang dimutasi enam bulan sebelum berakhir masa jabatan Walikota Danny Pomanto dan Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal sebanyak 1.228 orang.

Namun yang dianulir itu sebanyak 1.073 pejabat yang dikembalikan ke posisi semula.

Adapun 155 pejabat itu tidak dianulir, karena memiliki izin KASN dan Dirjen Otda.

"Jadi ada juga dilantik sama Wakil Walikota. Nah yang 155 inilah yang dilantik Wawali dan punya izin untuk promosi jabatan. Berbeda dengan Pak Danny yang tidak memiliki izin," katanya.

"Yang dilantik Wawali Makassar sah, karena ada izin," tambahnya.

Halaman
12
Penulis: Saldy Irawan
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved