Ingin Kelola Keuangan dengan Baik, Pemkab Luwu Timur Libatkan BPKP Sulsel
Kerjasama terkait pengembangan manajemen pemerintah daerah tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU.
Penulis: Ivan Ismar | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulsel.
Kerjasama terkait pengembangan manajemen pemerintah daerah tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU.
MoU berlangsung di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Luwu Timur, Jl Andi Hasan Opu To Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Rabu (12/6/2019).
Bupati Luwu Timur, Thorig Husler berharap, pihaknya mampu bekerjasama dan bersinergi dengan BPKP Sulsel dengan baik.
Pasca Kericuhan di Kantor PN, Bupati Bulukumba Datangi Warga Kindang
Napi Kompol Kekasih Polwan Brigpol Dewi Divonis 3 Tahun Akibat Foto & Video Panas, Faktanya Gay !
Pemkab Luwu Timur berkomitmen menghadirkan pengelolaan keuangan yang baik, dan memiiliki integritas, guna mewujudkan pemerintahan bersih dari perilaku penyimpangan terhadap aturan.
"Kami harap selalu diberi petunjuk serta dibimbing dalam hal administrasi keuangan agar terus waspada dan meminimalisir kesalahan yang ada," kata Husler kepada TribunLutim.com, Kamis (13/6/2019).
Sementara Kepala BPKP Sulsel, Arman Shari Harahap berkomitmen terus membantu daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sehingga kata dia, dibutuhkan sistem yang dapat mendeteksi lebih dini adanya penyimpangan.
Ia menjelaskan BPKP mengembangkan tiga strategi pengawasan yaitu sosialisasi, peringatan dini dan penegakan hukum.
"Dalam implementasi strategi, BPKP memberikan jasa penjaminan mutu (assurance) dan jasa konsultasi (Consulting)," tuturnya.
NMax Dominisasi Penjualan Yamaha di Sulselbar
Bahar bin Smith Dituntut Enam Tahun Penjara dan Denda Rp 50 Juta, Dalam Kasus Dugaan Penganiayaan
Dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, BPKP menawarkan tools yang sudah dikembangkan.
"Yaitu E-Planning, Simda Keuangan Daerah, Simda Pendapatan, serta Siskeudes," imbuhnya.
Semoga kata dia, penandatangan MoU antara BPKP dan Pemkab Luwu Timur terkait pengembangan manajemen pemerintah daerah.
"Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkup Pemkab Luwu Timur bisa tercapai dengan baik," harapnya.
Hadir Kepala Bidang Korwas APD2, Abdi Uluelang, Sekertaris Daerah Bahri Suli, Inspektur Luwu Timur, Salam Latif. Dalam pertemuan itu, BPKP menyerahkan sertifikat apresiasi level 3 kepada Inspektorat Luwu Timur.
Laporan Wartawan TribunLutim.com, vanbo19
Langganan Berita Pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur
Dapatkan news video terbaru di kanal YouTube Tribun Timur:
Follow juga akun Instagram tribun-timur.com:
