Sidang Kasus Pembebasan Lahan Underpass, JPU Hadirkan Mantan Asisten 1 Pemkot Makassar

JPU Kejaksaan Tinggi Sulselbar menghadirkan mantan Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar, M Sabri di Pengadilan Negeri Makassar

Sidang Kasus Pembebasan Lahan Underpass, JPU Hadirkan Mantan Asisten 1 Pemkot Makassar
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulselbar menghadirkan mantan Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar, M Sabri di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (21/05/2019). M Sabri akan akan bersaksi untuk terdakwa Kepala Sub Bagian (Kasubag) pertanahan Pemerintah Kota Makassar (Pemkot) Makassar, Ahmad Rifai terdakwa korupsi proyek pembebasan lahan pembangunan jalan simpang lima Underpass, Makassar - Mandai. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulselbar menghadirkan  mantan Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar, M Sabri di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (21/05/2019).

Rencana, M Sabri akan didudukan dalam kursi pesakitan untuk bersaksi untuk terdakwa Kepala Sub Bagian (Kasubag) pertanahan Pemerintah Kota Makassar (Pemkot) Makassar, Ahmad Rifai

Ahmad Rifai merupakan terdawak korupsi proyek pembebasan lahan pembangunan jalan simpang lima Underpass, Makassar - Mandai.'

Baca: Terima Fee Rp 200 Juta Hasil Penjualan Lahan Underpass, Eks Pejabat Pemkot Segera Diadili

Baca: Meski Masih Buron Kejagung Isyaratkan Kejati Adili Korupsi Underpas Bandara Secara In Absentia

Baca: Kasus Pembebasan Lahan Underpass, Mantan Camat Biringkanaya Diperiksa Kejati

"Ada tiga saksi hari ini. Salah satunya pak Sabri," kata Tim Pengacara Terdakwa, Awaluddin kepada Tribun, Selasa (21/05/2019), siang.

Sabri dihadirkan karena diduga mengetahui terkait pembebasan lahan. Sabri pada kala itu berperan sebagai Ketua Satgas.

Pantauan Tribun,  hingga pukul 14.21 wita proses sidang belum dimulai. Belum diketahui molornya sidang ini padahal terdakwa, Jaksa dan pengacara sudah hadir di persidangan.

Sekedar diketahui, A Rifa ditetapkan sebagai terdakwa  karena diduga
menerima fee Rp200 juta dari tersangka Rosdiana Hadris yang kini masih buron.

Sementara Rosdiana yang bertindak seolah olah sebagai kuasa penerima ganti rugi padahal bukan sebagai pemilik lahan. Sehingga terjadi indikasi salah bayar nilainya ditaksir mencapai Rp3,42 miliar.

Pada saat itu, Ahmad Rifai bertindak sebagai Sekretaris Tim Pengadaan Lahan. Ahmad Rifai juga berperan sebagai teknis di lapangan dalam proses pendataan, penelitian, administrasi musyawara ganti rugi, pemberia atau pembayaran ganti rugi dan melaporkan hasil pelaksaan kepada instansi yang memerlukan.

Serta memasukan satu sertifikat hak milik ke dalam daftar nominatif, penerimaan ganti rugi, padahal yang dimaksudkan dalam lahan SHM, tidak termasuk dalam area yang dibebaskan.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved