TRIBUNWIKI: Kena OTT, Berikut Profil Singkat Bowo Sidik Pangarso

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso ditangkap KPK. 

Dilansir dari Tribunnews, KPK menetapkan Bowo Sidik Pangarso dan Indung sebagai tersangka penerima suap kerja sama pengangkutan di bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai lebih Rp 8 miliar dari rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Uang tersebut diduga suap kerja sama pengangkutan di bidang pelayaran PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Pihak KPK menduga kuat Bowo Sidik mengumpulkan uang tersebut untuk dana logistik 'Serangan Fajar' selaku calon anggota DPR periode 2019-2024 dari Dapil Jawa Tengah II (Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Jepara).

Uang miliaran rupiah itu telah dibagi dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu dalam 400 ribu amplop putih.

Ratusan amplop itu dikemas di 82 kardus besar.

Pihak KPK mengantongi bukti uang tersebut akan dibagikan kepada para calon pemilih di dapil Jateng II, tempat Bowo Sidik akan bertarung memperebutkan suara pada Pemilu 2019.

"Satu pemilih nanti, akan dikasih Rp 20 ribu per kepala, yang punya posisi dikasih Rp 50 ribu sebelum nyoblos," ujar sumber internal di KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Temuan uang miliaran rupiah itu ditemukan di sebuah kantor di Jakarta.

Uang tersebut merupakan pengembangan dari temuan barang bukti awal uang Rp 89,4 juta diduga suap antara Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti dengan orang kepercayaan anggota DPR Bowo Sidik, Indung, di kantor PT HTK di Gedung Granadi, Jakarta Selatan, pada Rabu (27/3/2019) sore.

Sumber tersebut menceritakan, saat ditemukan, ratusan amplop berisi uang itu tersusun rapi di lemari besi besar yang berada di kantor kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.

Pada saat menjelang hari tenang, amplop tersebut baru akan dikirim ke daerah pemilihan tempat Bowo akan bertarung.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menjelaskan amplop-amplop tersebut diperuntukkan bagi 400 ribu orang calon pemilihnya.

Meski dalam hitungan suara, hanya perlu 120 ribu suara untuk mendapatkan satu kursi dari Dapil Jateng II.

"Kan belum tentu kalau satu orang ini saya kasih, terus dia pilih saya.

Basaria menjelaskan 400 ribu amplop tersebut untuk kepentingan pribadi dan tidak terkait dengan tim pemenangan pasangan calon tertentu.

"Kami memastikan tidak ada hubungannya dengan tim pemenangan pasangan calon tertentu. Ini murni untuk kepentingan pribadinya," tegas dia.

Santer beredar kabar di KPK, bahwa amplop-amplop tersebut sudah terdapat cap satu jempol di bagian depan.

Dalam kabar yang beredar, cap satu jempol tersebut berwarna hijau di ujung jarinya.

Namun, hal itu langsung dibantah oleh Basaria.

Tegas dia, pada saat penghitungan uang, tidak ditemukan cap jempol yang dimaksud.

"Tidak ada itu. Tim kami sudah membuka dan disaksikan oleh pemegang kuasa dana. Tidak ditemukan ada cap itu," jelasnya.

Jurnalis yang hadir dalam konfrensi pers itu meminta kepada KPK untuk membuka amplop dari salah satu kardus untuk memastikan kabar tersebut.

Namun, Basaria yang duduk bersama juru bicara KPK, Febri Diansyah sempat berbincang sekitar 30 detik dan menjelaskan bahwa apa yang sudah dijadikan sebagai contoh bukti, merupakan amplop yang sama dengan di dalam kardus.

"Tanpa mengurangi keterbukaan informasi publik, amplop yang tadi sudah menjadi contoh bukti, itu kami ambil dari amplop di dalam kardus," jelas Febri Diansyah.

Siapa Bowo Sidik Pangarso?

Dilansir dari beberapa sumber, Bowo Sidik Pangarson merupakan pria kelahiran Mataram 16 Desember 1968.

Dulunya ia pernah menjadi auditor di BDNI (Bank Dagang Negara Indonesia), bank tersebut merupakan bank swasta yang saat ini telah bersatu bersama Bank Mandiri setelah Krisis Ekonomi 1998.

Setelah itu ia menjabat sebagai direktur PT. Inacon Luhur Pertiwi.

Bowo Sidik Pangarso sudah berkecimpung di dunia politik sejak lama.

Pada periode 2014-2019 Bowo duduk di Komisi VII yang membidangi riset dan teknologi, lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral, ia sempat mengeluarkan beberapa sikap politi mulai dari mengkritisi dan sebagainya.

Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan Bowo ditugaskan di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Januari 2016, ia dipindah kembali ke Komisi VII.

Namun, surat yang keluar pada akhir Januari 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar -- Setya Novanto -- menjelaskan ia dipindahkan ke Komisi VI DPR-RI, dan menempati posisi sebagai anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah.

Tahun 2012-2015, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah.

Bahkan ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Provinsi Jawa Tengah.

Dan pernah mengambil peran dna fungsi sebagai Bendahara Komite Brunai Kadin Indonesia (Masa Bakti 2012-2015).

Data diri:
Nama: Bowo Sidik Pangarso
Lahir: Mataram, 16 Desember 1968
Instagram: @bowosidikpangarso
Alamat Rumah: Jl. Bakti Kav. 2 Rt 003 Rw 007, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Informasi Jabatan:
Partai: Golkar
Dapil: Jawa Tengah II
Komisi: VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Pendidikan:
1. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (1993)
2. SMAN 3 Semarang (1987)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: