Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi, Pengadilan Negeri Makassar Canangkan Zona Integritas

"Dilaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas agar pelayanan di Pengadilan semakin bagus semakin efisiensi dan terpercaya," kata Sibali.

Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi, Pengadilan Negeri Makassar Canangkan Zona Integritas
Hasan Basri/Tribun Timur
Pengadilan Negeri Makassar melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di wilayah setempat, Senin (11/3/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Pengadilan Negeri Makassar melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di wilayah setempat, Senin (11/3/2019).

Pencanangan ini sebagai upaya Pengadilan meningkatkan integritas performa aparat pengadilan dan pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan.

Baca: 53 Tahun Supersemar,Perintah Soekarno yang Disalahartikan Soeharto,Kesaksiannya Saya Bukan Komunis

Pencanangan zona integritas ini, ditandatangani langsung Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A khusus Tito Suhud, dan disaksikan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Dicky Rachmat Raharjo, Kapolrestabes Makassar Kombes Polisi Wahyu Dwi Ariwobowo, Dandim 1408/BS Makassar Letkol Inf Adryanto dan Ketua DPRD Makassar Farouk M Beta.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Makassar Sibali mengatakan, pencanangan WBK dan WBBM bertujuan untuk memperbaiki citra pegadilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri Makassar khususnya.

Baca: Kontra Lao Toyota di Piala AFC, PSM Makassar Pilih Arfan Gantikan Peran Pellu

"Dilaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas agar pelayanan di Pengadilan semakin bagus semakin efisiensi dan terpercaya," kata Sibali.

Selain membenahi integritas organisasi, dalam pencanangan WBK dan WBBM, juga membenahi integritas perorangan seluruh aparatur sipil di Pengadilan Negeri Makassar untuk menciptakan peradilan yang bersih.

Setiap aparatur harus menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP  yakni  terbuka dan transparan. Misalnya dalam  mekanisme penanganan perkara yang  terfokus pada pelayanan langsung oleh pencari keadilan.

Baca: Gandeng Bawaslu Pinrang, BEM STKIP Cokroaminito Bahas Ilusi Politik Bersih

"Contohnya ada pengacara mau ketemu dengan panitera pengganti, maka dia harus ketemu di depan publik. Supaya tidak ada lagi hal-hal yang disembunyikan," tuturnya.

Sibali berharap pencanangan ini  bukan sebatas retorika atau sebatas penrencanan, tapi perlu ada implementasinya ke depan.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Hasrul
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved