Ketua DPRD Luwu Utara Bahas Harga Kelapa Sawit di Kantor Apkasindo

Dalam kunjungan, H Mahfud Yunus mengadakan koordinasi dan mendapatkan informasi terkait harga Tanda Buah Segar (TBS)

Ketua DPRD Luwu Utara Bahas Harga Kelapa Sawit di Kantor Apkasindo
desi triana aswan/tribun-timur.com
Ketua DPRD Luwu Utara,. Drs H Mahfud Yunus, MM bersama anggota Komisi III Bidang Ekonomi dan Keuangan, Hj Rafika Said dan I Wayan Suta, berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Jl Sungai Saddang Baru No 4 Makassar, Selasa (29/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Desi Triana Aswan

TRIBUNTIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua DPRD Luwu Utara,. Drs H Mahfud Yunus, MM bersama anggota Komisi III Bidang Ekonomi dan Keuangan, Hj Rafika Said dan I Wayan Suta, berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Jl Sungai Saddang Baru No 4 Makassar, Selasa (29/1/2019).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua Apkasindo Sulawesi Selatan, Sulaiman H Andi Loeloe.

Dalam kunjungan, H Mahfud Yunus mengadakan koordinasi dan mendapatkan informasi terkait harga Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Sulawesi Selatan, khususnya di Luwu.

Menurutnya harga TBS dengan provinsi lain di Indonesia memiliki perbedaan yang jauh.

"Katakan misalnya di Provinsi Jambi mencapai Rp.1450 per kg, sedangkan di Kabupaten Luwu Utara hanya Rp.730 per kg, dan di tingkat petani malahan hanya di hargai oleh tengkulak per suplier pabrik kelapa sawit yang tidak punya kebun inti, belum lagi maraknya potongan di PKS hingga Rp.500 ribu per truk, ini sangat merugikan petani sawit di Luwu Utara," tuturnya dalam rilisnya yang diberikan ke Tribun Timur.

Mereka mencari solusi untuk mendampingi Apkasindo Prov Sulsel akan nengusulkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah dan Kepala Dinas Perkebunan Sulsel, sebagai Ketua Tim Penetapan Indek "K" Harga TBS kelapa sawit Sulsel agar DPRD Luwu Utara dan Luwu Timur, dilibatkan dalam Tim Penetapan Harga TBS Prov.Sul Sel, sehingga bisa mengawasi regulasi dan harga di lapangan.

H Mahfud Yunus juga mempertanyakan mekanisme tentang repkanting kelapa sawit plasma dengan dukungan dana hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sulaiman mengatakan Apkasindo merasa sangat lambat sekali pengusulan data calon petani dan calon lahan dari Kabupaten, ini disebabkan banyaknya persyaratan yang harus di penuhi, selain itu Apkasindo menyayangkan karena tidak dilibatkannya Apkasindo Provinsi maupun Kabupaten, begitu juga dgn PT Perkebunan Nusantara 14, banyak menguasai kondisi di lapangan.

Sulaiman memberikan penjelasan kepada DPRD Bahwa yg sebagai variabel perhitung yang akan mempengaruhi tinggi rendah nya harga TBS adalah, dari Harga Penjualan CPO dan Biaya Operasional Pabrik, namun demikian, Sulaiman mengakui bahwa di pihak petani atau suplier juga ikut memperburuk harga dari turunnya rendemen karena tidak aktifnya kelompok tani, baik pengelompokan TBS dari umur tanaman tidak ada lagi diterapkan di Sulsel sehingga penghitungan rendemen diratakan.

Ketua Apkasindo Sulsel selalu meminta pada Dinas Kabupaten untuk menata kelompok tani dan menjual TBS nya ke Pabrik Kepala Sawit (PKS) sesuai kelompok umur tanaman nya, agar rendemen bisa di sesuaikan kondisi TBS yang masuk di PKS.

Penulis: Desi Triana Aswan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved