Pak Presiden! Ini Curhat Keluarga Korban Perkosaan di Makassar: Cek Kesehatan Tidak Ditanggung BPJS

Pengacara PerDIK Fauziah Erwin seharusnya negara membantu dan menjamin semua kebutuhan korban perkosaan dalam proses hukumnya.

Pak Presiden! Ini Curhat Keluarga Korban Perkosaan di Makassar: Cek Kesehatan Tidak Ditanggung BPJS
handover
Fauziah Erwin SH MH 

Alasannya BPJS tidak akan menanggung klaim pembayaran pasien dengan kategori tersebut.

Siti Fauziah menjelaskan bahwa meskipun keluarga korban mengantongi kartu KIS/BPJS, namun jika merujuk ke Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tertanggal 18 September 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka pihaknya tetap akan membebankan biaya terhadap pasien.

Pasal 52 Perpres ini menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan perundang undangan merupakan jenis manfaat yang tidak dijamin oleh BPJS.

Mengutip rilis yang diterima tribun-timur.com, kuasa hukum dan pendamping korban dari PerDIK, Fauziah Erwin, menyesalkan aturan dan miskoordinasi yang sangat membebani dan menyulitkan keluarga dan korban asusila.

Baca: Dibesarkan Ayah, Baca Kisah Menyayat Hati Vanessa Angel Sejak Usia 9 Tahun

PerDIK adalah singkatan dari Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Sulawesi Selatan.

Menurut Fauziah, seharusnya negara membantu dan menjamin semua kebutuhan korban perkosaan dalam proses hukumnya.

Bukan malah menyulitkan dengan aturan dan birokrasi yang rumit.

“Apalagi korban masih berumur anak dan merupakan keluarga miskin penerima PKH. Lalu siapa sebenarnya yang menanggung biaya pengobatan korban perkosaan?" tulis alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini.

Fauziah dan sejumlah aktivis PerDIK Sulsel juga menyesalkan peraturan yang dibuat presiden yang tidak berpihak pada upaya terbaik pada pemulihan trauma korban antara lain biaya pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.

Baca: Pendukung Prabowo Laporkan Gubernur Sulsel, Bawaslu: Belum Bisa Kita Panggil

Ia juga menilai koordinasi antara lembaga masih buruk terkait penanganan korban perkosaan terbukti dari tidak tersosialisasinya Peraturan Presiden ini kepada puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan serta instansi pemerintah terkait lainnya.

Halaman
123
Penulis: Jumadi Mappanganro
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved