Pemilu 2019 Difabel Bisa Memilih, Ini Kata Perdik Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Warga negara Indonesia terkhusus di Sulsel yang mengalami keterbelakangan mental, nantinya sudah bisa mencoblos.

Pasalnya, sekitar 2.100 warga di Sulsel dengan kondisi keterbelakangan mental atau Tuna Grahita disebutkan, nantinya akan ikut mencoblos di Pemilu 2019.

Tentunya, Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Perdik) Sulsel sebagai komunitas atau lembaga Difabel Sulsel ini mengaku senang dengan berita ini.

Baca: Usai Nuzulia Cs, 2 Terpidana Korupsi Lahan Bandara Sultan Hasanuddin Segera Dieksekusi

Baca: Seorang Pemuda Tewas Disambar Petir di Bajeng Gowa

Baca: 18 Kampus se-Indonesia Tanding Desain Jembatan dan Bangunan di PNUP Makassar

"Tentunya kami cukup senang dengan keputusan KPU ini, karena mereka juga punya hak suara," kata Direktur Perdik Abdul Rahman, Jumat (30/11/2018).

Kata Rahman, perlu dipahami dulu Tuna Grahita dan keterbatasan mental. Karena ada perbedaan, tapi jika kedua-duanya dicover KPU maka itu sangat bagus.

"Jika memang tidak ada perbedaannya maka kami cukup senang, karena tidak ada lagi perbedaan pada penyaluran hak suaranya teman-teman," lanjut Rahman.

Tapi Perdik Sulsel meminta, kalau bisa pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memasukkan data Tuna Grahita dan juga waega keterbatasan mental.

"Karena yang saat ini mungkin pihak catatan sipil (Capil) dan KPU bantu itu adalah terkait KTP. Karena kebanyakan teman-teman tidak punya KTP," jelasnya.

Lalu soal bagaimana memastikan pilihan Tuna Grahita dan para keterbelakangan mental benar-benar murni memilih agar tidak ada arahan atau pemanfaatannya.

Perdik Sulsel melihat, para Tuna Grahita dan keterbelakangan mental ini sangat tahu pilihannya, walau memang secara fisik dan mental punya keterbelakangan.

"Kami yakin teman-teman melihat itu dengan hati nuraninya, saya rasa teman-teman punya pengetahuan, terkait siapa yang bakal dia pilih nanfi," kata Rahman.

Untuk itu menurut Rahman, perlu ada pendidikan politik yang ditanamkan oleh pihak KPU, penyelenggara pemilu lain, maupun dari partai-partai Politik. (dal)