Gubernur Sulsel Dapat Kado Tak Biasa di Hari Ulang Tahun, Nilainya Capai Miliaran

Kementerian PANRB juga telah melakukan penataan 23 lembaga nonstruktural sepanjang 2014 s.d. 2017, serta lembaga strategis lainnya makin mendorong peningkatan kinerja organisasi, sehingga kini tidak lagi tumpang tindih.

Di bidang SDM aparatur, dilakukan melalui rekrutmen PNS dan re-orientasi kinerja pelayanan publik yang berkualitas. Sejak tahun 2015, inovasi pelayanan publik semakin bertumbuh melalui iklim kompetisi yang sehat, didorong oleh kebijakan program One Agency One Innovation.

Saat ini sudah terbentuk sembilan Mal Pelayanan Publik dengan konsep pelayanan terpadu. Pada tahun 2018 muncul lebih dari 2.824 inovasi, menunjukkan komitmen dan respon kuat dari pemerintah pusat hingga daerah untuk menghadirkan program nyata bagi Gerakan Indonesia Melayani (GIM).

“Bahkan, dunia internasional mengapresiasi best practice pelayanan publik di Indonesia, yang puncaknya diraih pada tahun 2018, menjadi juara 1 UNPSA - melalui inovasi “Sistem EDAT untuk pengendalian malaria” dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

“Keseluruhan ini, ditujukan untuk membangun platform pelayanan yang mengutamakan inovasi, transparansi, akuntabilitas, integritas, kolaborasi, dan ketercukupan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta,” lanjut Syafruddin.

Semua itu, menurut mantan Wakapolri ini merupakan landasan bagi Gerakan Indonesia Melayani. Jika raganya adalah keterlibatan seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah-rakyat dan privat perlu dilibatkan aktif, maka ruhnya adalah revolusi mental, yang membuat masyarakat semakin peduli dan ikut terlibat langsung dalam menginisiasi serta berpartisipasi mewujudkan pelayanan publik yang makin berkualitas.

Melalui IPS Forum tahun 2018 ini dengan tema Expanding and Improving Service Delivery through Collaborative Action, katanya, menjadi inspirasi dan pembelajaran bersama bahwa membangun negara membutuhkan sinergi harmonis antara masyarakyat, swasta dan pemerintah - partisipasi publik menjadi “senyawa utama” bagi kualitas pelayanan publik.

Menteri berharap, momen ini menjadi wahana interaktif terkait reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik, dapat meningkatkan kerja sama antar-negara dalam percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM di bidang pelayanan publik, serta menguatkan kepedulian dan partisipasi publik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di berbagai sektor.

“Sebagai inkubator, kami memberikan penghargaan untuk Top 40 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018 sebagai role model bagi pihak lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkas Syafruddin.

Inovasi Sejuta Ikan di Sulsel

Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menetapkan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik se-Indonesia.

Menteri PAN-RB Syarifuddin langsung mengumumkan Surat Keputusan (SK) Menteri PAN-RB No 636/2018 tersebut di Jakarta, Senin (22/10/2018 lalu).

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 terdiri dari lima inovasi kementerian, dua inovasi Kepolisian Negara RI, delapan inovasi pemprov, 15 inovasi pemkab, dan 10 inovasi dari pemkot. Mereka yang masuk Top 40 merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99.

Penilaian kompetisi dilakukan secara independen oleh tim evaluasi dan tim panel independen dari kalangan akademisi, praktisi, dan pakar pelayanan publik, yang kompeten dan memiliki reputasi baik.

Pada September 2018 lalu, Syarifuddin sudah menyerahkan Piagam Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 ke Pemprov Sulsel di Hotel Shangrila, Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Begitupun ke Pemkab Lutra, Pangkep, Takalar, dan Parepare.