Prabowo Dituding Menculik Saat Jadi Danjen Kopassus, Sebagian Korbannya Kini Jadi Kader Gerindra?

Pertemuan dengan Presiden Jokowi, kata Prabowo, akan dijadwalkan setelah peringatan HUT RI 17 Agustus 2018.

"Kami tetap ingin melaksanakan demokrasi yang dewasa, yang baik, yang santun supaya demokrasi kita kelihatan sangat matang dan dewasa," kata Prabowo.

Terkait pertemuannya dengan Jusuf Kalla, Kamis (16/8/2018), Prabowo mengatakan, dirinya meminta restu terkait pencalonannya sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2019.

Menurut Prabowo, pertemuan itu juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik dan kekeluargaan antara dirinya dan Kalla.

Kendati Prabowo pernah menjadi pesaing Kalla dalam Pilpres 2009 dan 2014, ia menegaskan tetap menjalin persahabatan dengan politisi senior Partai Golkar itu sejak lama.

"Sesuai dengan adat istiadat kita bangsa Indonesia, yang muda datang ke yang lebih senior untuk sowan. Mohon restu kita akan melakukan pekerjaan untuk rakyat kita," ucap Prabowo.

Sementara itu akun instagram Prabowo mengunggah foto dirinya mengenakan seragam militer Kamis (23/8/2018).

Dalam unggahannya Prabowo mengutip perkataan jenderal Sudirman.

Sebuah kutipan Jendral Sudirman yang selalu saya ingat ketika sedang bertugas.
“Sejengkal tanahpun tidak akan kita serahkan kepada lawan, tetapi akan kita pertahankan habis-habisan.”

Pembelaan Kivlan Zein

Pada 2014 lalu, Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen menceritakan kembali peristiwa bersejarah penculikan 13 aktivis pada 1997-1998, yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Kivlan mengaku tak ada perintah untuk melakukan penculikan.

Dia menyebut, istilah "penculikan" baru belakangan dibuat. Ketika peristiwa itu terjadi, menurutnya, tentara berusaha mengamankan situasi Jakarta yang mulai kacau.

"Jadi ada rencana operasi, penopskam, yang ditandatangani Panglima ABRI Feisal Tanjung. Saat itu, istilahnya bukan penculikan, makanya Kodam, Kostrad, dan lain-lain bergerak karena untuk mengamankan pergerakan kelompok-kelompok," ujar Kivlan dalam sebuah diskusi tentang hak asasi manusia (HAM) di Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Kivlan menuturkan, ketika itu tanda-tanda kekacauan sudah mulai terjadi dengan adanya peristiwa bom di Tanah Tinggi yang dimotori Andi Arief dan kawan-kawan, hingga pengeboman di perumahan Bekasi.

Aksi pengeboman ini dilakukan untuk menggagalkan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Ketika operasi ini dilancarkan, Prabowo Subianto menjabat sebagai Pangkostrad yang mendapat mandat dari Panglima ABRI Jenderal (Purn) Feisal Tanjung.