Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Sengketa Pilwali Makassar

Kasasinya Ditolak MA, Ini Saran Dosen FH Unhas ke KPU Makassar

Keputusan MA tersebut menguatkan keputusan majelis hakim PT TUN Makassar.

Penulis: Darul Amri Lobubun | Editor: Jumadi Mappanganro
CITIZEN REPORTER
Fajlurrahman Jurdi SH MH 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) Fajlurrahman Jurdi SH MH menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar harus melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA).

“Meskipun itu tidak mengenakkan bagi sebagian pihak,” tegas Fajlurrahman melalui whatsApp ke tribun-timur.com, Senin (23/4/2018).

Keputusan MA dimaksud yakni menolak upaya hukum KPU Makassar terkait sengketa Pilwali Makassar.

Keputusan MA tersebut menguatkan keputusan majelis hakim PT TUN Makassar.

Inti keputusannya yakni membatalkan keputusan KPU Makassar terkait penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Danny Pomanto dan Indira Mulyasari.

Meminta KPU Makassar menerbitkan keputusan pembaruan yang hanya menetapkan Appi-Cicu sebagai pasangan calon tunggal pada Pilwali Makassar 27 Juni 2018.

Baca: MA Tolak Gugatan KPU Makassar, Aswar Hasan Bilang Begini

Baca: Kasasi Ditolak MA, ini 5 Hal yang Harus Dilakukan KPU Makassar

Baca: BREAKING NEWS: KPU Palopo Tolak Rekomendasi Panwaslu, Ini Alasannya

“DIA harus menghadapi kenyataan pahit ini. Dengan berjiwa besar, pasangan ini harus keluar gelanggang untuk menghargai putusan pengadilan,” tambah penulis puluhan judul buku ini.

Salah satu buku karyanya itu berjudul Pengantar Hukum Pemilihan Umum.

Buku ini menjadi pegangan mahasiswa yang belajar ilmu hukum, khususnya tentang Hukum Pemilu.

“Pahit? Iya. Pasti. Tidak ada kekalahan yang manis. Selalu pahit,” katanya.

Karenanya, mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulsel ini meminta semua pihak tetap memberi empati kepada Danny Pomanto dan Indira beserta pendukungnya.

“Kita juga meminta pasangan Appi-Cicu beserta tim pengusung dan pendukung untuk tetap tenang dan menghindari komentar yang menyudutkan. Ini agar tidak terjadi vandalisme politik,” sarannya.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved