Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Menohok! Blak-blakan Abraham Samad Tak Suka Dinasti Politik. Ternyata Ini Alasannya

Abraham Samad, menyatakan perilaku korupsi melahirkan dua bentuk penguasaan dalam kehidupan.

Penulis: Alfian | Editor: Mansur AM
SANOVRA JR/TRIBUN TIMUR
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011 - 2015, Abraham Samad 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinasti politik adalah salah satu perilaku yang cenderung mengarah pada perilaku koruptif. 

Sudah banyak contoh, kepala daerah dengan keluarga inti yang menyebar di pemerintahan pada ujungnya berakhir di penjara karena terbukti korupsi.

Mantan Ketua Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menyatakan perilaku korupsi melahirkan dua bentuk penguasaan dalam kehidupan.

Hal itu diutarakan pendiri Anti Corupption Commite (ACC) saat menjadi panelis di Forum Diskusi IMMIM (FDI) bertemakan Mengapa Pemimpin Cenderung Korupsi, Sabtu (24/3/2018).

Abraham Samad menjelaskan, dua hal yang dimaksud yakni Kapitalisme Kroni dan dinasti politik.

Bentuk Kapitalisme kroni yang dimaksud yakni penguasaan sumber daya (aset) dan pengaruh oleh segelintir orang yang secara terus menerus menguat dan tak terbendung.

"Adanya praktek yang disebut kapitalisme kronik, berdasarkan data KPK ada 340 perusahaan yang menguasai 26 juta hektar lahan, ini ketimpangan luar biasa sementara petani kita yang jumlahnya 23 juta lebih hanya menguasai 21 juta lahan hektar, coba bandingkan ketimpangannya," ucap Abraham.

Selain itu, turunan yang dilahirkan perilaku korupsi yakni dinasti Politik.

"Dinasti Politik itu terang-terangan menimbulkan korupsi, sudah banyak contohnya termasuk yang saya ungkap dan terakhir itu kejadian di Kendari," paparnya.

Saat menjabat Ketua KPK, Abraham Samad mengungkap praktik korupsi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Bekas Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah
Bekas Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah (Tribunnews.com)

Dari kasus Atut kemudian berkembang dan menyeret keluarganya.

Sementara kasus Kendari yang dimaksud adalah ditangkap tangannya Asrun menerima suap oleh KPK barru-baru ini.

Calon gubernur Sulawesi Tenggara 2018-2023, Asrun (tengah) dikawal petugas tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/3/2018). KPK mengamankan total 4 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Kendari yakni Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra, Cagub Sultra Asrun, mantan Kepala BPKAD Kendari Fatmawati Faqih serta pemilik dan Direktur PT Indo Jaya dan PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah.
Calon gubernur Sulawesi Tenggara 2018-2023, Asrun (tengah) dikawal petugas tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/3/2018). KPK mengamankan total 4 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Kendari yakni Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra, Cagub Sultra Asrun, mantan Kepala BPKAD Kendari Fatmawati Faqih serta pemilik dan Direktur PT Indo Jaya dan PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Asrun adalah Wali Kota Kendari dua periode lalu digantikan anaknya. Asrun kemudian maju Pilgub Kendari tahun ini.

Asrun adalah Wali Kota Kendari selama dua periode, 2007-2012 dan 2012-2017.

Asrun berlatar belakang birokrat dan berpasangan dengan Musadar Mappasomba memenangi dua kali Pilkada Kota Kendari berturut-turut.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved