Menohok! Blak-blakan Abraham Samad Tak Suka Dinasti Politik. Ternyata Ini Alasannya
Abraham Samad, menyatakan perilaku korupsi melahirkan dua bentuk penguasaan dalam kehidupan.
lihat foto
Asrun yang merupakan politikus PAN berpasangan dengan kader PDI Perjuangan, Hugua, mencoba peruntungan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra pada Pilkada Serentak 2018.
Selain PAN dan PDI Perjuangan, paslon tersebut didukung dua parpol lainnya.
Sementara, Adriatma Dwi Putra alias ADP adalah putra bungsu dari dua anak Asrun.
Dia juga mantan anggota DPRD setempat dan menjabat sebagai Sekretaris Umum DPW PAN Sulawesi Tenggara periode 2015-2020.
ADP meneruskan pangku kekuasaan ayahnya sebagai Wali Kota Kendari periode 2017-2022 setelah memenangi Pilkada Kota Kendari pada Pilkada 2017.
Terhitung sejak dilantik 9 Oktober 2017 hingga ditangkap oleh tim KPK, ADP baru mengecap manisnya jabatan Wali Kota Kendari selama 140 hari atau lebih empat bulan.
Dinasti politik keluarga Asrun tidak berhenti di situ.
Istri Asrun, Sri Yastin adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Kendari (2017-sekarang).
Dan putra sulung Asrun-Sri Yastin, Asrizal Pratama Putra adalah Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Kendari sejak 2015 dan Ketua DPD PAN Kota Kendari sejak 2016.
Adik Asrun, Hasria, menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari (2017-sekarang).
Adik Asrun lainnya, Askar Mahmud, menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Kendari sejak 2013.
Selain itu, paman Asrun, Surunuddin Dangga (64) adalah Bupati Konawe Selatan (2016-2021). Bagaimana kelanjutan dinasti keluarga Asrun setelah kasus ini?
Pendapat Panelis Lain
Untuk perilaku korupsi di tataran Pemerintahan yang dilakukan oleh kepala daerah maupun legislator, Abraham Samad menilai hal itu lahir lantaran tak adanya aturan jelas yang diberlakukan oleh Partai Politik dalam menentukan calon kepala daerah maupun legislator.
"Banyak hal tidak dimiliki Partai Politik sehingga berdampak pada perilaku korupsi termasuk kode etik. Tunjukan ke saya kalau ada Parpol yang punya kode etik. Selain itu Parpol juga tidak punya ankuntabilitas pengelolaan keuangan Partai sehingga mahar Politik itu bisa membengkak," ungkapnya.
