Pantauan Program JKN-PBI di Pangkajene Kepulauan, Syahban Sammana: Jangan Ada Kebakaran Jenggot
Mereka umumnya belum dapat mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah yang menjamin hak warga atas kesehatan.
Penulis: Darul Amri Lobubun | Editor: Jumadi Mappanganro
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, PANGKEP - Informasi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) rupanya belum banyak diketahui warga di beberapa desa di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep).
Beberapa desa dimaksud yakni Desa Mattiro Kanja, Mattiro Uleng, Mattiro Baji dan Bulu TelluE. Desa-desa ini masuk tersebar di 10 pulau dan masuk wilayah Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara.
Aspek sosialisasi terkait program tersebut dianggap masih sangat lemah. Terdapat 87,5% dari 160 informan menyatakan tidak mendapatkan informasi tentang Program JKN-PBI.
Hal tersebut berdampak besar terhadap masyarakat miskin dan perempuan setempat.
Mereka umumnya belum dapat mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah yang menjamin hak warga atas kesehatan.
Hal tersebut mengemuka pada presentasi hasil survei di Aula Pesantren Perak Desa Mattiro Kanja, Pulau Sabutung, Kabupaten Pangkep, Senin (26/2/2018).
Kegiatan ini dihadiri sekitar 130 orang. Di antaranya Wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana, Camat Liukang Tuppabiring Utara, Kabag Humas Pemkab Pangkep, perwakilan BPJS, Dinas Kesehatan Pangkep dan Dinas Sosial Sosial Pangkep
Turut dihadiri Dinas Pemberdayaan Perempuan, Bappeda, NGO mitra MAMPU, perwakilan Sekretariat MAMPU, KOMPAK, pers, Kades Mattiro Kanja, Kades Mattiro Uleng, Kades Mattiro Baji dan Kades Bulu TelluE.
Direktur Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan Mulyadi Prayitno dan Direktur Institut KAPAL Perempuan Jakarta Misi juga hadir menyaksikan presentasi tersebut.
BACA: Bupati Pangkep Minta Peran Mahasiswa dalam Mengentaskan Kemiskinan
BACA: Di Usia ke-58, Pertumbuhan Ekonomi Pangkep Capai 9 Persen
Presentasi tersebut merupakan hasil survei yang dipaparkan anggota Sekolah Perempuan dari 10 pulau di 4 desa dan 1 desa dari wilayah pegunungan terpencil di Pangkep.
Margin eror survey ini masuk kategori rendah yaitu sekitar 3% karena tingkat verifikasi dan validasinya dilakukan secara teliti dan ketat.
“Data survey ini menjadi semakin kuat karena didukung dengan pendalaman dengan metode lainnya yaitu transek, FGD dan wawancara mendalam,” tulis Koordinator Program Gender Watch YKPM Rosniati melalui rilisnya ke tribun-timur.com, Senin (26/2/2018) malam.
Data yang diprestasikan tersebut merupakan hasil pemantauan berbasis komunitas yang dilakukan secara pasrtisipatif dan diintegrasikan dengan proses pemberdayaan warga setempat.
