Pantauan Program JKN-PBI di Pangkajene Kepulauan, Syahban Sammana: Jangan Ada Kebakaran Jenggot
Mereka umumnya belum dapat mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah yang menjamin hak warga atas kesehatan.
Penulis: Darul Amri Lobubun | Editor: Jumadi Mappanganro
lihat foto
Sekolah Perempuan merupakan wadah belajar untuk menyiapkan Tim Pemantau Komunitas agar mampu menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi nyata dan valid.
Reaksi Wabup
Mendengar paparan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Pangkep Syahban Sammana secara khusus menyatakan apresiasinya terhadap data yang telah dihasilkan dalam dari pemantauan tersebut.
“Terlebih pemantauan ini dilakukan oleh masyarakat desa sendiri dalam hal ini oleh Sekolah Perempuan. Ini suatu yang istimewa, karena diantara kita pejabat pemerintah belum tentu dapat melakukannya,” ujar Syahban.
Terlepas dengan kemungkinan ada kekurangan, kata Syahban, data tersebut mesti dijadikan acuan untuk perbaikan.
BACA JUGA: Inilah Daftar Proyek yang Diresmikan Gubernur Spesial HUT ke-58 Pangkep
BACA JUGA: HUT ke-58, Pemda Pangkep Serahkan Bantuan Sapi dan SPP ke Warga
“Jangan sampai ada yang kebakaran jenggota kalau ada data temuan kenyataan yang jelek. Mesti diterima seperti itu adanya dan sekali lagi pemerintah harus meresponsnya,” tambah dia saat didaulat memberi tanggapan.
Menurut Mulyadi, data yang dipresentasikan tersebut memang bersifat mikro atau data yang ada dalam skala desa.
Namun hal itu menggambarkan kondisi nyata kepualauan dan merepresentasikan warga kepulauan lainnya.
Diharapkan data ini dapat menjadi bagian dari perbaikan kualitas kesehatan masyarakat di desa ini. Sekaligus merupakan gerakan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.
“Karena itu sudah selayaknya data ini menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki aspek-aspek sosialisasi, kepesertaan, layanan kesehatan umum dan layanan kesehatan reproduksi perempuan,” katanya.
Menurut Mulyadi, sungguh menjadi pembelajaran bersama bahwa pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan terbukti memberikan kontribusi dan jalan untuk melakukan perbaikan di segala tingkatan.
“Masyarakat desa dan perempuan juga memiliki kemampuan yang selama ini dimiliki kalangan kampus yang biasanya dianggap paling bisa melakukan survey dan penelitian,” kata Mulyadi dikutip dari rilis.
Sementara menurut Misi, di tangan masyarakat desa dan perempuan pulau tersebut, masyarakat bisa melihat bahwa program pemerintah tidak membutuhkan anggaran besar untuk membayar konsultan atau tenaga ahli untuk monitoring dan evaluasi.
“Cukup Pemerintah memberdayakan masyarakatnya untuk melakukan survey dan penelitian. Nantinya kita akan memetik hasilnya dalam jangka panjang. Dari Tim Pemantau Komunitas ini kita belajar dan akan terus mengembangkannya,” kata Misi. (*)
