CPNS 2017 - Cuma 14 Lolos SKD CAT di Daerah Ini, Agar Tak Terulang Perhatikan Passing Grade Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Kejadian ini pelajaran bagi calon pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 gelombang kedua. Agar tidak terulang pada pelamar lagi.

( Baca: Lowongan CPNS 2017 - Khusus Tamatan SMA dan Sederajat!, Ini Instansi yang Buka Pendaftaran )

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia merilis contoh kasus minimnya tingkat kelulusan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS lingkum Kemenkumham.

Penerimaan CPNS di lingkungan Mahkamah Agung (MA) masuk pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

( Baca: https sscn.bkn.go.id - Pendaftaran CPNS 2017 Gelombang 2, Jangan Sampai Salah NIK dan KK Yah )

Sebanyak 406 peserta mengikuti tes dengan sistem Computer Assissted Test (CAT) pada hari pertama seleksi CPNS untuk calon hakim yang diselenggarakan di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (18/9/2017).

Dari laporan Kasubag Peraturan Perundang-undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Arie Nur Rochmat, dari jumlah peserta 406 orang, hanya ada 14 peserta yang memenuhi passing grade.

Tercatat, nilai tertinggi SKD Kota Mataram dicapai peserta dengan skor 340, sementara nilai terendah 220.

( Baca: Pendaftaran CPNS 2017 - Perhatian! 13 Instansi Ralat Pengumumannya, Ada 3 Kali Revisi Loh )

Sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 22/2017 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017, passing grade ditetapkan 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU) dan 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

SKD di Mataram berlangsung dua hari, yakni 18-19 September 2017, dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Amiryat. Setiap harinya, tes dibagi menjadi 5 sesi, setiap sesinya diikuti oleh 50 peserta.

Tips Lolos SKD CAT dari BKN

Website resmi BKN https://menpan.go.id juga membagikan tips kepada pelamar agar lolos di seleksi berikutnya.

Bagi pelamar CPNS, informasi ini semoga bermanfaat. BKN melalui website resminya juga menegaskan penerimaan CPNS 2017 dilakukan transparan tanpa calo dan sogok-menyogok.

Tips ini dilansir tribun-timur.com dari website resmi BKN. Tips berasal dari testimoni peserta SKD calon hakim Mahkamah Agung.

Pada pelaksanaan hari pertama Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi pelamar formasi Calon Hakim Mahkamah Agung (MA) CPNS 2017 periode pertama yang berlangsung Senin, (18/9/2017), Humas BKN melakukan wawancara dengan beberapa peserta SKD yang berlokasi di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Kepada Humas BKN, salah satu peserta yang memenuhi passing grade SKD Aji Sudirjo menyampaikan kesannya terhadap pelaksanaan SKD dengan CAT BKN yang menurutnya mengeluarkan hasil seleksi yang transparan.

“Ini pertama kali saya ikuti tes CPNS dan dengan seleksi berbasis CAT saya merasa puas karena hasilnya langsung diketahui peserta secara real time sehingga hasil SKD tidak bisa dimanipulasi, apalagi dinegosiasi” ungkapnya.

Bagi peserta yang belum memenuhi passing grade pada SKD MA, Aji berbagi pengalamannya mengikuti SKD dengan CAT BKN hingga berhasil lolos memenuhi passing grade, menurutnya kunci utamanya teman-teman peserta harus tenang sebelum menghadapi ujian.

“Pastinya harus tenang, persiapan yang matang, jangan sampai gugup saat sudah berada di dalam ruangan ujian, gak usah khawatir duluan, kalau sudah membekali diri dari jauh-jauh hari, gak usah panik, tenang dan hadapi. Kalau misalnya masih belum berhasil periode pertama, masih punya kesempatan buat persiapkan diri pada periode kedua” tutupnya.

17.928 Lowongan CPNS 2017 Gelombang Kedua

Dari 61 instansi, total, ada 17.928 CPNS yang akan diterima pada gelombang kedua 2017.

Rinciannya, 17.428 akan diterima pada 60 kementerian dan lembaga, serta 500 akan diterima Pemprov Kalimantan Utara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur sebagaimana dikutip dari laman Menpan.go.id mengatakan, kebijakan penerimaan CPNS tahun 2017 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis (core business) yang mendukung Nawacita sebagai pengganti PNS yang pensiun.

Juga karena adanya peningkatan beban kerja pada kementerian atau lembaga dimaksud.
Khusus untuk Pemprov Kalimantan Utara, ujar Asman, pertimbangannya karena daerah itu merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kekurangan pegawai.

Dijelaskan, formasi untuk kementerian atau lembaga, termasuk untuk putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) sebanyak 1.850, penyandang disabilitas sebanyak 166, serta putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 196.

Seperti pendaftaran sebelumnya, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan memilih satu jabatan.

“Bagi pelamar yang sudah mendaftar pada penerimaan putaran pertama (Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung) diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan account SSCN yang telah dibuat sebelumnya,” tegas Asman.

Asman menambahkan, apabila terdapat pendaftar pada penerimaan putaran pertama sudah dinyatakan lulus/final diminta untuk tidak mendaftar lagi pada penerimaan putaran kedua.

Rincian Formasi yang Akan Diterima

KEMENTERIAN

1. Kementerian Keuangan, 2.880
2. Kementerian ESDM, 65
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 300
4. Kementerian Ketenagakerjaan, 160
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 329
6. Kementerian Perindustrian, 380
7. Kementerian PUPR, 1.000
8. Kementerian Pariwisata, 40
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 1.610
10. Kementerian LHK, 700
11. Kementerian Perhubungan, 400
12. Kementerian Luar Negeri, 75
13. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigras, 91
14. Kementerian Kesehatan, 1.000
15. Kementerian Pertanian, 475
16. Kementerian Sosial, 160
17. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT, 1.500
18. Kementerian PPN/BAPPENAS, 38
19. Kementerian PANRB, 91
20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21
21. Kementerian Sekretariat Negara, 178
22. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 40
23. Kementerian Agama, 1.000
24. Kementerian Perdagangan, 65
25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 27
26. Kementerian Bidang Polhukam, 25
27. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 25
28. Kementerian BUMN, 25
29. Kementerian KUKM, 25
30. Kementerian Pertahanan, 50

LEMBAGA
31. Kejaksaan Agung, 1.000
32. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 175
33. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), 98
34. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 60
35. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 28
36. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 175
37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), 10
38. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 90
39. Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 87
40. Komisi Yudisial (KY), 33
41. Badan Narkotika Nasional (BNN), 275
42. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), 60
43. Badan SAR Nasional, 160
44. Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), 300
45. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), 225
46. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 182
47. Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 99
48. Badan Ekonomi Kreatif, 93
49. Badan Pengawas Obat dan Makanan, 110
50. Badan Intelijen Nasional (BIN), 199
51. Badan Kepegawaian Negara (BKN), 212
52. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 157
53. Setjen DPR, 85
54. Badan Informasi Geospasial (BIG), 67
55. Lembaga Administrasi Negara (LAN), 299
56. Mahkamah Kontitusi (MK), 70
57. Kepolisian Republik Indonesia, 200
58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKP)

PROVINSI
61. Kalimantan Utara, 500.

Informasi lengkap mengenai ke 61 instansi ini bisa dilihat SELENGKAPNYA DI LINK RESMI INI YAH WASPADA JANGAN SAMPAI SALAH MENDAPATKAN INFORMASI.

SEMOGA SUKSES