Anggaran Pendidikan di Sulsel Diblokir, Ariady Arsal: Itu Fatal
Mereka pun mengancam untuk memblokir sementara bantuan fisik dan non fisik untuk sekolah menegah di Sulsel yang dianggarkan di APBN 2017
Penulis: Abdul Azis | Editor: Ina Maharani
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel Ariady Arsal menganggap tindakan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memblokir sementara dana bantuan APBN ke Sulsel.
Bahkan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulsel itu menganggap sangat fatal apabilah ada menteri melakukan kunjungan kerja tanpa memberi informasi atau berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
"Itu fatal kalau ada menteri datang lalu tidak berkoordinasi. Kami ambil contoh kalau ada menteri misalnya dari PKS datang di Sulsel itu pasti berkoordinasi lalau menyampaikan ke pengurus PKS. Biar kami juga terlibat membantu selama menteri di Sulsel," ungkap anggota Banggar DPRD Sulsel itu.
Sebelumnya, melalui surat Nomor: 0337/A1.1/PK/2017, Rabu, (8/2/2017) lalu Itjen Kemendiknas Daryanto, menyurati para pimpinan utama di lingkup kemendiknas, untuk memblokir sementara, satu dari tujuh item bantuan “Jakarta” dari dana APBN 2017 ke 997 sekolah menengah (SMA/SMK) dan 81 PK-PLK (SLB) di Sulsel.
Mereka pun mengancam untuk memblokir sementara bantuan fisik dan non fisik untuk sekolah menegah di Sulsel yang dianggarkan di APBN 2017 sampai ada kesepakatan tentang mekanisme kerja sama pengelolaan pendidikan menengah antara Kemendikbud dengan Pemprov Sulsel.