Luwu Tengah
PAN Tak Terima Masyarakat Walmas Mengadu ke Demokrat
PAN Tak Terima Masyarakat Walmas Mengadu ke Demokrat
Editor:
Muh. Irham
lihat foto
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Perjuangan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah menjadi ajang pertarungan politik menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2013.
Kedatangan masyarakat Walenrang-Lamasi (Walmas), ke Fraksi Demokrat, (6/6/2011), menuai kritik dari politisi asal Tanah Luwu dari Fraksi PAN DPRD Sulsel Bukhari Kahar Muzakkar di Makassar, Selasa.
"Sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Luwu (KKL) Raya, saya harap ini tidak di kanalisasi, apalagi ke ranah Pilkada (Pilgub). Saya sangat sesalkan kalau ke arah itu. Karena bisa menjadi kontraproduktif," ucapnya.
Bukhari menilai kepentingan politik yang tidak terkontrol bukannya mempercepat Luwu Tengah, tetapi justru memperlambat atau malah menjadi bumerang.
Ia mengemukakan, kedatangan ratusan masyarakat Walmas ke Fraksi Demokrat, menyalahi mekanisme penyampaian aspirasi di DPRD Sulsel yang seharusnya diterima oleh tim penerima aspirasi dari semua fraksi yang telah diatur.
"Fraksi-fraksi lain sejak periode lalu (DPRD 2004-2009) sudah perjuangkan Luwu Tengah, belum ada Fraksi Demokrat. Saat paripurna pemandangan umum fraksi penetapan APBD 2011, Golkar, PAN, PKS dan Fraksi Umat meminta dilakukan percepatan. Demokrat hanya diam saja," ucapnya.
Menurut dia, atas desakan empat fraksi tadi, Pemprov Sulsel menganggarkan Rp300 juta di APBD 2011 untuk dilakukan survei ulang kelayakan Luwu Tengah menjadi kabupaten definitif, terpisah dari kabupaten Luwu.
Bukhari yang juga Sekretaris PAN Sulsel yakin Luwu Tengah saat ini sudah mampu memenuhi dua syarat pemekaran yang tidak dipenuhi, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 berdasarkan data 2008.
Ia juga menegaskan kalau DPRD Sulsel selama ini tidak pernah lambat dalam menindaklanjuti aspirasi terkait dengan pembentukan Luwu Tengah.
"Malah Ketua DPRD, M Roem yang juga alah politisi Golkar yang meminta agar segera dilakukan survei ulang," ucapnya.(*)
Kedatangan masyarakat Walenrang-Lamasi (Walmas), ke Fraksi Demokrat, (6/6/2011), menuai kritik dari politisi asal Tanah Luwu dari Fraksi PAN DPRD Sulsel Bukhari Kahar Muzakkar di Makassar, Selasa.
"Sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Luwu (KKL) Raya, saya harap ini tidak di kanalisasi, apalagi ke ranah Pilkada (Pilgub). Saya sangat sesalkan kalau ke arah itu. Karena bisa menjadi kontraproduktif," ucapnya.
Bukhari menilai kepentingan politik yang tidak terkontrol bukannya mempercepat Luwu Tengah, tetapi justru memperlambat atau malah menjadi bumerang.
Ia mengemukakan, kedatangan ratusan masyarakat Walmas ke Fraksi Demokrat, menyalahi mekanisme penyampaian aspirasi di DPRD Sulsel yang seharusnya diterima oleh tim penerima aspirasi dari semua fraksi yang telah diatur.
"Fraksi-fraksi lain sejak periode lalu (DPRD 2004-2009) sudah perjuangkan Luwu Tengah, belum ada Fraksi Demokrat. Saat paripurna pemandangan umum fraksi penetapan APBD 2011, Golkar, PAN, PKS dan Fraksi Umat meminta dilakukan percepatan. Demokrat hanya diam saja," ucapnya.
Menurut dia, atas desakan empat fraksi tadi, Pemprov Sulsel menganggarkan Rp300 juta di APBD 2011 untuk dilakukan survei ulang kelayakan Luwu Tengah menjadi kabupaten definitif, terpisah dari kabupaten Luwu.
Bukhari yang juga Sekretaris PAN Sulsel yakin Luwu Tengah saat ini sudah mampu memenuhi dua syarat pemekaran yang tidak dipenuhi, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 berdasarkan data 2008.
Ia juga menegaskan kalau DPRD Sulsel selama ini tidak pernah lambat dalam menindaklanjuti aspirasi terkait dengan pembentukan Luwu Tengah.
"Malah Ketua DPRD, M Roem yang juga alah politisi Golkar yang meminta agar segera dilakukan survei ulang," ucapnya.(*)
Rekomendasi untuk Anda
