Pemprov Bakal Lebur OPD Sulsel, Hayat: Tunggu Kabinet Jokowi 'Baru'

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sedang konsentrasi, melakukan penataan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, profesional, efesien dan efektif.

Dalam penataan birokrasi ini, dipastikan akan ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan dihapus dan dilebur ke OPD yang ada.

Sebelumnya, Kepala Biro Organisasi Tata Laksana Sulsel, Syamsu Rizal Syam mengatakan, saat ini kondisi pemerintahan di Pemprov Sulsel diyakini tidak lagi efisien dan efektif.

Jasa Angkutan Cahaya Bone Siapkan 30 Armada Layani Pemudik, Tarif Normal

TRIBUNWIKI: Disebut Jadi Target Pembunuhan, Siapa Budi Gunawan?

Hal itu karena tidak sejalan dengan pemetaa kementerian yang dibentuk oleh pemerintah pusat.

Hal tersebut diyakini berdampak buruk bagi pelayanan dan realisasi program pemerintah, baik yang digagas langsung Pemprov Sulsel ataupun program nasional.

Ia menjelaskan pemerintah itu harus memiliki visi efisien dan efektif.

Meski pemerintahan itu telah efisien tapi tidak efektif itu merugikan negara dalam hal pemanfaatan anggaran.

"Alasan reformasi birokrasi ini juga karena pemerintah mulai mengefesiensikan perjalanan dinas pejabat," katanya.

"Sebagai pejabat pemerintah, tentu memiliki anggaran khusus untuk melakukan perjalanan dinas keluar kota," lanjutnya.

"Namun disisi lain, jika jumlah para pejabat ini banyak dan bersamaan melakukan perjalanan dinas tentu itu membebani anggaran daerah," kata mantan Sekkot Palopo tersebut.

VIDEO: Jembatan Gerak Sudah Diperbaiki, Ini Kata GM ASDP Cabang Bajoe Bone

 TRIBUNWIKI: Disebut Jadi Target Pembunuhan, Siapa Budi Gunawan?

Terkait dengan hal tersebut, Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani menyambut positif hal tersebut.

Menurutnya, penataan birokrasi itu menjadi kebutuhan disetiap organisasi pemerintahan.

Hanya saja, harus menghadirkan pemerintahan yang sejalan dengan pemerintah pusat, terintegrasi.

Mengapa demikian, agar program kerja yang disiapkan oleh pemerintah daerah itu bisa terealisasi dengan cepat, melalui sinkronisasi anggaran dari pemerintah pusat.

"Jadi harus teeintegrasi. Kalau saya sih, kita tunggu dulu kabinet Jokowi yang baru, sehingga nantinya kita tidak kerja dua kali," ujarnya.