Aspirasi Masyarakat Tak Terealisasi, Legislator PKB Bulukumba: Jangan Hanya Salahkan DPRD

Anggota DPRD bulukumba, Fahidin HDK, menyebut realisasi pembangunan bergantung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Aspirasi Masyarakat Tak Terealisasi, Legislator PKB Bulukumba: Jangan Hanya Salahkan DPRD
Humas DPRD Bulukumba
Legislator PKB Bulukumba, Fahidin HDK, dalam sidang paripurna DPRD Bulukumba. 

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Anggota DPRD bulukumba, Fahidin HDK, menyebut realisasi pembangunan bergantung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Hal itu dikemukakan oleh Fahidin, didepan peserta Talkshow Menjemput Aspirasi, yang dilaksanakan di halaman parkir pimpinan DPRD bulukumba, belum lama ini.

"Salah jika DPRD selalu disalahkan jika suatu program dan aspirasi masyarakat tidak bisa direalisasikan, karena legislatif hanya sebatas menyerap dan mengawasi. Jadi, jangan hanya salahkan DPRD," katanya.

Baca: Akhir Maret, BRT Mamminasata Layani Rute Bulukumba-Makassar-Pasangkayu PP

Baca: Pangdam Batalkan Kunjungan ke Enrekang

Baca: Polres Selayar Siap Laksanakan Millennial Road Safety Festival

Baca: Delapan Sirine Peringatan Tsunami Diusulkan Dipasang di Pesisir Pantai Palu

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bulukumba ini menjelaskan, masa Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa kadang tidak diikuti oleh pihak dari Bappeda.

Sehingga pada saat pembahasan, program yang diusulkan terkadang tidak sinkron dengan pihak DPRD yang hadir langsung menyerap aspirasi.

"Kadang kita harus berdebat dengan Bappeda karena usulan di tingkat desa terkadang hilang saat masuk ditahap pembahasan. Padahal kita sudah mengawal itu dari awal, jadi aspirasi itu bergantung pada Bappeda," jelasnya.

Fahidin juga menyebut, jika tak terealisasinya aspirasi juga biasa diakibatkan karena anggaran yang tidak mencukupi.

Sehingga, lanjut dia, terkadang konsep prioritas dan skala prioritas menjadi hambatan DPRD melakukan pengawalan hingga tuntas, karena diperhadapkan dengan kondisi anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat.

"Kita kerap bedebat dengan pihak Bappeda soal prioritas dan skala prioritas ini. Karena pendefenisian ini tidak berbanding lurus dengan fakta yang disepakati. Kalau program diloloskan, kadang terbentur anggaran yang memang kita akui sangat minim," ujarnya.

‎Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Bulukumba, Muh Ali Saleng yang dikonfirmasi, mengaku jika hilangnya suatu program yang diusulkan di Musrembang tingkat desa dan kecamatan itu tidak lepas dari kesepakatan dan keputusan delegasi masing-masing desa dan kecamatan.

Halaman
12
Penulis: Firki Arisandi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved