OPINI
OPINI: Keterwakilan Perempuan Adalah Upaya Memerempuankan Perempuan
Penulis adalah Pengurus Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Masika ICMI) Sulawesi Selatan
Oleh: A Tenri Pada
Pengurus Masika ICMI Sulsel
Refleksi Dalam Rangka Hari Perempuan Internasional di Tahun Politik
KETERWAKILAN perempuan di panggung politik masih belum maksimal dan masih menyisakan persolan yang serius.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah caleg perempuan untuk tahun 2018 sebanyak 3.330 orang dari 8775 caleg.
Pada Pemilu 2014 lalu, dari total 560 kursi DPR, hanya menghasilkan 97 anggota DPR perempuan.
Pemilu 2009, perempuan di parlemen hanya mencapai 103 orang.
Perempuan yang tampil di panggung politik dihadapkan pada persoalan masih mengakarnya budaya patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.
Budaya patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki.
Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik.
Keterwakilan perempuan di parlemen menjadi sangat penting karena dalam proses pengambilan keputusan di legislatif mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca: Guru SMP di Wajo Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Siswanya
Baca: TRIBUNWIKI: Dinobatkan Wanita Muda Terkaya Versi Forbes, Berikut Perjalanan Karier Kylie Jenner
Selain itu juga berimplikasi terhadap lahirnya kebijakan yang sensitive gender.
Perempuan di Parlemen tidak sekadar untuk memenuhi kuota 30 persen, juga bukan untuk menandingi laki-laki secara kuantitas.
Yang paling utama pada keterwakilan perempuan diparlemen adalah memperjuangkan serta mengakomodasi hak-hak dan kepentingan perempuan dalam kata lain hanya parlemen perempuan yang mampu memerempuankan perempuan.
Tantangan lainnya juga ada di partai politik.
Persentase 30 persen pengurus partai seharusnya bukan hanya pelengkap, namun secara serius diwujudkan dalam berbagai kepengurusan parpol, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dibekali dengan pendidikan politik bagi kader perempuan serta pembangunan kapasitas mereka.