OJK Tak Bisa Tindak Pinjol Ilegal, Disarankan Lapor Polisi

Ketua Dewan Komisioner OJK menyarankan, pihak yang keberatan dengan cara tersebut untuk melaporkannya ke pihak berwajib.

OJK Tak Bisa Tindak Pinjol Ilegal, Disarankan Lapor Polisi
Fadli/Tribun Timur
Kepala OJK Reginal 6 Sulampua, Zulmi saat meladeni door stop awak media di Hotel Singgasana Jl Kajaolalido Makassar, Selasa (5/3/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Sejumlah nasabah mengeluhkan beberapa fintech peer to peer (P2P) lending atau aplikasi pinjaman online (pinjol) membuka privasi mereka hingga meneror saat meminta tagihan.

Menanggapi hal tersebur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bisa menindak aplikasi pinjaman online nakal yang tidak teregistrasi.

Baca: Kalla Aspal Raih Best Distributor Aspal Curah Kapal dari PT Pertamina

Ketua Dewan Komisioner OJK menyarankan, pihak yang keberatan dengan cara tersebut untuk melaporkannya ke pihak berwajib.

Kepala OJK Regional Sulampua, Zulmi mengatakan di Sulsel ada tiga orabg yang telah melapor.

"Sebanyak dua laporan di 2018 dan satu laporan di 2019. Ada dua laporan mengenai suku bunga yang tinggi dan satu terkait cara penagihan," kata Zulmi via pesan WhatsApp, Kamis (7/3/2019).

Baca: Kaesang Pangarep Menikah, Lihat Nama Mempelainya di Undangan, Apa Jawaban Anak Bungsu Jokowi Itu?

Apakah persoalan tiga nasabah itu selesai, Zulmi menjelaskan. "Begini, kalau sudah tahu suku bunganya tinggi mestinya jangan pinjam di sana. OJK sudah mengeluarkan aturan yang melarang fintek mengambil data di HP nasabah, ada aturannya yang mulai berlaku awal 2019," katanya.

Menurutnya, sudah ada 99 fintek P2P lending yang terdaftar dan berizin di OJK, jadi masyarakat yang ingin menggunakan fintek gunakanlah yang sudah terdaftar dan berizin.

Baca: TRIBUNWIKI: FIlm Cinta Remaja Melodylan Tayang April, Ini Sinopsis dan Trailernya. Siap-siap Baper!

"Jika ada masalah, OJK sudah tahu siapa dan dimana pemilik atau pengurus yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya fintek yang tidak terdaftar, data perusahaan, pengurus dan sebagainya tidak ada di OJK," katanya.

Dalam rangka melindungi masyarakat, ujar Zulmi, OJK dan instansi terkait membentuk Satgas Waspada Investasi.

"SWI inilah yang menampung keluhan masyarakat yang terdampak investasi bodong dan SWI sudah menutup 231 fintek illegal di Indonesia," katanya.

Baca: Satpol PP Barru Kembali Penertiban, 500 Benner Caleg dan Capres Terpaku Dipohon Dicabut

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Hasrul
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved