Tak Semua Baliho yang Dirusak Masuk Pelanggaran Pemilu, Bisa Saja Tindak Pidana

Melalui Komisioner Devisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antas Lembaga Bawaslu Wajo, Heriyanto, keabsahan baliho tersebut juga perlu.

Tak Semua Baliho yang Dirusak Masuk Pelanggaran Pemilu, Bisa Saja Tindak Pidana
Hardiansyah/Tribunwajo.com
Komisioner Devisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antas Lembaga Bawaslu Wajo, Heriyanto. 

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Terkait kasus pengrusakan baliho salah satu caleg di Kabupaten Wajo, pihak Bawaslu Wajo pun melakukan penelusuran.

Melalui Komisioner Devisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antas Lembaga Bawaslu Wajo, Heriyanto, keabsahan baliho tersebut juga perlu.

"Hasil penelusuran Panwascam, itu bukan APK yang difasilitasi KPU tapi alat peraga baliho yang dicetak sendiri oleh partai atau caleg," kata Heriyanto kepada Tribun Timur, Selasa (12/02/2019).

Baca: Isu Gempa dan Tsunami di Sajoanging Wajo, Ambo Muse: Saya Mimpi Didatangi Sosok Bayangan Laki-laki

Baca: BMKG: Wajo Berpotensi Hujan Siang Hari Hingga Besok Pagi

Baca: Hujan, Masyarakat Sajoanging Wajo yang Mengungsi ke Gunung Pulang

Diketahui, baliho caleg DPRD Wajo dari Partai Demokrat, Rahman Rahim yang diduga dirusak OTK. Rahman Rahim adalah caleg dapil VI melipiti daerah Kecamatan Sabbangparu dan Kecamatan Pammana.

Tim dari Rahman Rahim sendiri telah melaporkan dugaan pengrusakan balihonya ke pihak panwascam dan Polsek setempat.

"Dua baliho dirusak di Pammana, di sekitar pasar Kampiri, Desa Kampiri dan di dekat SMAN 17 di Kelurahan Cina. Diduga dilakukan dini hari tadi (Selasa)," kata Rahman Rahim, Selasa (05/02/2019) lalu.

Heriyanyo menyebutkan, APK milik Rahman Rahim bukanlah APK resmi yang difasilitasi KPU Wajo. Olehnya, kasus pengrusakan tersebut pun mengarah ke tindak pidana.

"Kalau itu adalah APK yang difasilitasi KPU termasuk tambahan dari parpol maka Bawaslu berwenang untuk menindak lanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. Kalau itu pidana pemilu, maka kami rekomendasikan ke Gakkumdu," katanya.

Undang-undang yang dimaksud Heriyanto yakni UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yakni pasal 280 ayat 1 point g, setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.

Namun, apabila hal tersebut murni merupakan tindak pidana, maka akan dikenakan pasal 521, yaitu setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 280 ayat 1 huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000. (TribunWajo.com)

Laporan wartawan Tribun Timur @dari_senja

Baca: Bocoran Tampang Livina Terbaru Kembaran Mitsubishi Xpander, Sudah Bisa Dipesan Sekarang, Harga?

Baca: Login di sscasn.bkn.go.id Hari ini: Ini Rincian Lengkap Formasi, Persyaratan & Cara Daftar PPPK/P3K

Baca: Alasan Driver Ojol Tolak 8 Jam Kerja Sehari Saat Uji Publik Rancangan Permenhub & Reaksi Ahmad Yani

(*)

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved