Alasan Driver Ojol Tolak 8 Jam Kerja Sehari Saat Uji Publik Rancangan Permenhub & Reaksi Ahmad Yani

Driver Ojol Tolak 8 Jam Kerja Sehari Saat Hadiri Uji Publik Rancangan Permenhub dan Reasi Ahmad Yani

Alasan Driver Ojol Tolak 8 Jam Kerja Sehari Saat Uji Publik Rancangan Permenhub & Reaksi Ahmad Yani
HANDOVER
Komunitas Driver Ojol Kota Makassar (Gambar ilustrasi) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menggelar uji publik Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Aturan Driver Ojek Online di Kota Makassar, Senin (11/2/2019).

Uji publik ini juga dihadiri perwakilan mitra driver online di Makassar.

Acara berlangsung seru karena perwakilan driver ojol meminta kemenhub tidak arogan dengan membuat aturan tanpa kajian mendalam dan komprehensif.

Baca: Ternyata Jenderal Luhut Panjaitan Yang Usul ke Presiden Jokowi Karyakan Kolonel TNI di Kementerian

Baca: Benarkah? Harga Tiket Pesawat Sudah Turun, Keterangan Kemenhub, Cek dan Beli Segera

Baca: Kisah Artis Cantik Bella Saphira Tinggalkan Dunia Hiburan dan 6 Tahun Setelah Dinikahi Jenderal TNI

Baca: Lowongan Kerja PLN, Dicari Lulusan D3 & D4/S1, Daftar Online di Link Resmi, Batas Akhir 14 Februari

Puluhan Mitra Driver Gojek mengunjungi acara Uji Public rancangan aturan driver ojek online oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat di The Rinra Hotel, Jl Metro Tanjung Bunga No, Panambungan, Mariso, Makassar, Senin (11/2/2019).

Puluhan Mitra Driver Gojek mengunjungi acara  Uji Publik rancangan aturan driver ojek online oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat di The Rinra Hotel, Jl Metro Tanjung Bunga No, Panambungan, Mariso, Makassar, Senin (11/2/2019).
Puluhan Mitra Driver Gojek mengunjungi acara Uji Publik rancangan aturan driver ojek online oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat di The Rinra Hotel, Jl Metro Tanjung Bunga No, Panambungan, Mariso, Makassar, Senin (11/2/2019). (ist)

Kedatangan para Mitra Driver Gojek tersebut merupakan penolakan Peraturan Menteri (PM) mengatur soal ojek online.

Untuk diketahui, saat ini pihak Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat melakukan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Perwakilan mitra driver Gojek, Fahrul dalam forum tersebut mengatakan menolak peraturan tersebut karena dapat merugikan pihak driver, konsumen dan pihak Gojek.

Menurutnya, kondisi pasar yang terjadi di Makassar berbeda dengan Jakarta yang telah dilakukan uji publik.

"Kami menolak bukan berarti tidak diuji publik, tapi inilah keputusan dari uji publik tersebut," kata Fahrul. 

VP Corporate Affairs Gojek, Michael saat mengkonfirmasi Tribun Timur, Senin (11/2/2019) melalui pesan whatsapp mengatakan saat ini masih menggu hasil akhir dari rancangan Permenhub tersebut.

Baca: Ternyata Jenderal Luhut Panjaitan Yang Usul ke Presiden Jokowi Karyakan Kolonel TNI di Kementerian

Baca: Benarkah? Harga Tiket Pesawat Sudah Turun, Keterangan Kemenhub, Cek dan Beli Segera

Baca: Kisah Artis Cantik Bella Saphira Tinggalkan Dunia Hiburan dan 6 Tahun Setelah Dinikahi Jenderal TNI

Baca: Lowongan Kerja PLN, Dicari Lulusan D3 & D4/S1, Daftar Online di Link Resmi, Batas Akhir 14 Februari

Halaman
1234
Penulis: Desi Triana Aswan
Editor: Mansur AM
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved