Tidak Kembalikan Kerugian Negara, DPRD Bulukumba Minta PT Te'ne Jaya di Blacklist

Angka tersebut merupakan temuan BPK tahun lalu, setelah PT Te'ne Jaya melakukan pengerjaan pada tahun 2017.

Tidak Kembalikan Kerugian Negara, DPRD Bulukumba Minta PT Te'ne Jaya di Blacklist
firki/tribunbulukumba.com
Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, H Patudangi Azis (kiri) 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, H Patudangi Azis, meminta pelaksana proyek jalan aspal beton (Laston), PT Te'ne Jaya untuk di blacklist.

Pasalnya, kontraktor yang mengerjakan beberapa paket proyek laston di Butta Panrita Lopi tersebut, belum mengembalikan uang hasil temuan BPK senilai Rp 800 juta.

Angka tersebut merupakan temuan BPK tahun lalu, setelah PT Te'ne Jaya melakukan pengerjaan pada tahun 2017.

"Harusnya ini PT Te'ne Jaya di blacklist saja dari proyek di Bulukumba, karena tidak taat pada negara dengan cara membayar kerugian negara yang menjadi temuan BPK," ujar H Patudangi, Jumat (11/1/2019).

H Patudangi meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) harus tegas dalam mengambil langkah.

Salahsatunya dengan memperketat pengawasan kepada perusahaan dari luar Kabupaten Bulukumba untuk mengerjakan proyek di Bulukumba.

"Pemkab harus perketat pengawasannya kepada kontraktor dari luar daerah, apakah persyaratan semua terpenuhi, bagaimana manajemen perusahaannya," kata sekretaris partai Gerindra Bulukumba itu.

Sekadar diketahui, sebelumnya, Kamis (10/1/2019), Sekretaris Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Bulukumba, Mansur, membeberkan, bahwa BPK menemukan enam pengerjaan dari PT Te'ne Jaya, yang dianggap bermasalah. 

Dari enam temuan tersebut, PT Te'ne Jaya sudah mengembalikan sebanyak lima temuan.

Kedepan, Mansur mengaku, pihaknya bakal berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba terkait temuan tersebut.

"Kita akan berkoordinasi dengan kejaksaan terkait pengembalian kerugian negara ini. Rencananya dalam waktu dekat akan kita lakukan," kata Kabag Keuangan Setkab Bulukumba itu.

Selain PUTR dan Kejari Bulukumba, Mansur juga mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulukumba untuk melakukan pemotongan ‎jika sewaktu-waktu PT Te'ne Jaya melakukan pencairan. 

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved