Usai Aksi di RSUD Salewangang, Dokter Seruduk Kantor DPRD

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Usai menggelar aksi Mogok Kerja di RSUD Salewangang, puluhan dokter maupun perawat seruduk kantor DPRD Maros, Senin (17/12/2018).

Dokter datang untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III dan manajemen RSUD.

Baca: Tewas Setelah Tersengat Listrik, Korban Ahmad Sempat Sadarkan Diri

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan ke 18: Peluang Liverpool Pertahankan Puncak Klasemen

Baca: Profil & Kehebatan Lawan PSM Makassar di AFC Cup 2019, Ada Bekas Klub Polisi Langganan Juara

Baca: 5 Bulan Kabur Usai Bunuh Mertuanya, Sarman Menyerahkan Diri ke Polres Mamuju

Baca: Rumah Pemenangan RMS di Palopo, Gunakan Eks Posko JUARA

Saat rapat, dokter tetap menyatakan untuk tidak melayani pasien, khususnya Poliklinik hingga tuntutannya dipenuhi oleh Pemkab Maros.

Koordinator aksi, Syahruni Syahrul mengaku sangat berat melakukan aksi mogok tersebut. Namun hal itu harus dilakukan untuk memperbaiki buruknya pelayanan RSUD selama ini.

"Kami akan tetap melakukan aksi, sampai tuntutan dipenuhi oleh pihak Pemerintah. Kami menilai kondisi RSUD Salewangang, sudah sangat memprihatikan. Makanya kami harus bertindak seperti ini," katanya.

Dia memohon maaf kepada pasien yang merasa tidak nyaman atas aksi tersebut. Aksi dilakukan demi kebaikan pasien.

Ada tiga hal yang dituntut oleh dokter, yakni meminta Bupati Maros, Hatta Rahman untuk mereformasi sistem manajemen RSUD.

"Kami juga meminta Bupati merestrukturisasi manajemen serta meminta BPK untuk melakukan audit secara menyeluruh," katanya.

Tuntutan tersebut dilayangkan dokter, berdasarkan fakta yang ditemukannya selama mengabdi di RSUD.

Baca: RSUD Andi Makkasau Juara II Lomba Defile Hut Korpri

Baca: Kartika Putri Ungkap Perubahan Suaminya Habib Usman bin Yahya Usai Menikah, Jauh Banget

Baca: VIDEO: Pemusnahan 8.461 KTP-el di Selayar

Baca: Adakan Mobil Ambulans, Kades Bulu Tellue Dapat Apresiasi Wakil Bupati Sinjai

Baca: BREAKING NEWS: Hingga Pukul 13.40 Wita, Laporan SPKT Polsek Manggala Dominasi Kehilangan ATM dan KTP

Mananejemen selama ini tidak pernah transparansi klaim BPJS, serta rekap data pasien yang telah dilayani terakit status pembayarannya.

"Nah yang mendasar juga, soal adanya aliran dana BPJS 5 persen ke P3RS yang tidak jelas aturannya. Itu semua yang membuat kami aksi," katanya.

Lebih dekat dengan tribun-timur.com di:

Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com

Simak videonya (*).