KPK Akan Kawal Aset dan Pendapatan Pemkot Makassar
Seluruh sistem optimalisasi pendapatan, pengawalan aset, serta pengadaan barang dan jasa Pemkot Makassar akan melibatkan KPK dan kejaksaan.
Penulis: Fahrizal Syam | Editor: Waode Nurmin
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seluruh sistem optimalisasi pendapatan, pengawalan aset, serta pengadaan barang dan jasa Pemkot Makassar akan melibatkan KPK dan kejaksaan.
Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi progres, capaian rencana aksi kegiatan Bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, di ruang kerja Wali Kota Makassar, Rabu (28/11/2018).
Baca: Dewan Makassar Ogah Beberkan RAK OPD Pemkot
Baca: Dana Saksi Pemilu Ditanggung APBN, Ini Reaksi KPU Makassar
“Dua hal yang menjadi fokus KPK, aset dan optimalisasi pendapatan, kebetulan dua hal ini juga menjadi konsen kita. Jadi ketemu ini barang," kata Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.
"Diskusinya menarik sekali, kami bersyukur sekali karena KPK turun langsung, kami juga sudah berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi dan negeri. Kordinasi dengan beberapa NGO agar dibantu baik itu persoalan optimalisasi pendapatan, mulai pajak, PBB, makan minum, dan banyak hal,” jelas Danny Pomanto menambahkan.
Danny mengatakn, pemerintah kota akan menggelar rakor pendapatan langsung di KPK, 11 Desember mendatang.
Pihaknya pun akan mewajibkan semua wajib pajak seperti pemilik restoran, hotel, untuk hadir karena juga menjadi perintah KPK.
“Target kita, kalau ini semua berjalan dengan baik, Rp 3 Triliun PAD bukan barang tidak masuk akal,” ucap Danny lagi.
Belajar dari tuntutan beberapa pihak, misalnya Makassar Mall, Danny mengaku kaget dengan beberapa keganjalan yang dijumpai.
Menurut Danny, Makassar Mall yang merupakan aset pemerintah daerah, diklaim pihak gara-gara perjanjian-perjanjian yang lemah.
"Hal inilah yang terus dikonsultasikan dengan pihak kejaksaan, baik kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi, yang kebetulan hari ini juga menjadi konsen KPK," kata dia.
“Termasuk beberapa hal tentang sistem transparansi smart city kita yang coba kita sinergikan baik melaui musrembang, e-planning, e-budgeting. Begitu pula sistim PLB untuk tender. Termasuk aset-aset tanah kita. Ini akan kita bawa ke rakor pendapatan dan aset,” katanya.
Baca: Batik Air Terbang Perdana dari Makassar ke Samarinda
Baca: Tingkatkan Layanan, Batik Air Buka Penerbangan Rute Makassar-Kalimantan
Begitu juga dalam rencana rakorsus bulan Januari, Danny mengatakan akan meminta KPK terlibat mengawal masa akhir pemerintahannya.
“Saya ingin tanpa saya pemerintahan ini terkawal dengan baik. Baik pengawasan dari TP4D di kejaksaan maupun pengawasan KPK,” ungkapnya. (*)
Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:
Follow juga akun instagram official kami:
