Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Harga Lods Pasar Sentral Naik, Erwin Kallo Tuding Ada Oknum Pemkot Makassar dan DPRD Terima Suap

Tayang: Selasa, 6 November 2018 16:29 WITA

Penulis: Hasan Basri | Editor: Anita Kusuma Wardana

Harga Lods Pasar Sentral Naik, Erwin Kallo Tuding Ada Oknum Pemkot Makassar dan DPRD Terima Suap

TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI

Pedagang Pasar Sentral Makassar menggugat Pemkot Makassar dan PT Melati Tunggal Inti Raya ke Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (06/11/2018).

Baca Selanjutnya:

Tenant Kuliner dan Fashion Paling Digemari Pengunjung Mal di Makassar Selama ISF 2025

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Perseteruan antara pedagang Pasar Sentral dengan PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) pengembang pembangunan New Mall Makassar berbuntut panjang.

Pengacara sekaligus Mantan Calon Wali Kota Makassar, Erwin Kallo menuding tingginya harga lods yang ditawarkan pengembang karena diduga ada oknum melakukan punguntan dan memeras PT MTIR.

Sehingga pengembang dinilai membebankan harga tinggi kepada pedagang yang nilainya hampir Rp 100 juta/meter. Sementara kemanpuan pedagang hanya Rp 33 juta sesuai dengan hasil audit BPKP.

Puluhan pedagang Pasar Sentral Makassar menyambangi Gedung DPRD Makassar, Jl AP Pettarani, Kamis (6/9/2018). (Abd Azis/tribuntimur.com)

Baca: Jurnalis dan Relawan Palu Keluhkan Mahalnya Harga Tiket Pesawat

Baca: Pada 2014 Jadi Pengacara Prabowo-Hatta, Kini Yusril Ihza Mahendra Jadi Pengacara Jokowi-Maruf

Warga melintas di kawasan pasar sentral Jl KH Ramli, Makassar, Minggu (18/11). Lahan Pasar sentral yang dibongkar pemerintah kota Makassar masih tidak jelas status kepemiliknya.
Hal ini diungkapkan Kuasa Hukum Aliansi Pedagang Makassar Mall (ALPMM), Erwin Kallo. Pemerintah Kota Makassar (Pemkot) mengaku lahan tersebut adalah miliknya, sementara para pedagang juga mengaku bahwa itu miliknya yang sudah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah melekat pada hukum perdata. — Warga melintas di kawasan pasar sentral Jl KH Ramli, Makassar, Minggu (18/11). Lahan Pasar sentral yang dibongkar pemerintah kota Makassar masih tidak jelas status kepemiliknya. Hal ini diungkapkan Kuasa Hukum Aliansi Pedagang Makassar Mall (ALPMM), Erwin Kallo. Pemerintah Kota Makassar (Pemkot) mengaku lahan tersebut adalah miliknya, sementara para pedagang juga mengaku bahwa itu miliknya yang sudah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah melekat pada hukum perdata. (sanovra/tribuntimur.com)

"Saya kira MTIR ini juga adalah korban pemerasan. Kenapa harganya bisa tinggi karena suap, markup terlalu tinggi karena terlalu banyak suap, korupsinya sehingga harga dibebankan kepada pedagang," tuturnya

Erwin menduga pungutan dan pemerasan terhadap pengembang ditenggarai ada keterlibatan oleh oknum Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Makassar.

"Kami duga ada oknum baik legislatif pantas dia tidak bicara dan membela (pedagang) ataupun eksekutif Pemkot dan mungkin termasuk aparat keamanan,"sebutnya.

Baca: PSM Makassar Melesat Tinggalkan Persib Bandung & Persija, Gimana Posisi Bali United & Bhayangkara FC

Baca: Persebaya vs PSM: Bajul Ijo Jadi Ancaman Serius Klub Kandidat Juara Liga 1 Indonesia

Baca: Villa Norsyah Selayar Tawarkan Keindahan Pantai dan Tebing, Harga Mulai Rp 450 Ribu Per Malam

"Kenapa saya menuding ini karena sama sekali tidak ada yang membela para pedagang" sebutnya sekali lagi.

Erwin memastikan bahwa harga yang ditawarkan MTIR terlalu berlebihan dan tidak masuk akal. Harga lods New Mall Makassar setara dengan apartemen di Jakarta.

"Jangankan harga Rp 100 juta, di jakarta Apartemen atau kios Rp 50 juta sudah mewah. Saya punya apartemen 50 juta/meter marmer semua. Pasar kayak gitu 100 juta anda sehat;" sebutnya.(*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami: