Home »

Opini

opini

OPINI - Menyoal Tenaga Kerja Asing

Ketersediaan dana yang sangat terbatas berhadapan dengan tuntutan pembangunan yang sangat mendesak.

OPINI - Menyoal Tenaga Kerja Asing
handover
Sunardi SIP MPA 

Oleh: Sunardi
Peneliti Perburuhan di Law & Democracy Institute Makassar - Alumni S1 FISIP Unhas dan S2 FISIP UGM

Kebijakan pemerintah tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA) menuai polemik. Seperti diketahui pada akhir Maret 2018, Presiden Jokowi menandatangi PP No 20/2018.

PP ini sebagai payung hukum penggunaan TKA di Indonesia. Jika tidak ada hambatan, PP ini akan diterapkan di Indonesia tiga bulan setelah disahkan atau mulai berlaku terhitung dibulan Juni 2018.

Seiring dengan itu, gelombang protes pun terus disuarakan sebagai respon terhadap pengesahan PP tersebut.

Protes datang dari kalangan pemerhati dan serikat buruh di Indonesia. Salah satunya Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK).

Pada dasarnya, mereka menolak PP yang disahkan oleh pemerintah dengan alasan bahwa PP ini dianggap mengancam tenaga kerja lokal di Indonesia.

Pasalnya, PP ini akan mempermudah masuknya TKA ke Indonesia yang berefek domino pada persaingan pekerja di tingkat lokal.

BACA JUGA: OPINI Guru SMP Muhammadiyah Belawa: Mendongeng di Era Digital

BACA JUGA: OPINI Pengurus MUI Enrekang: Memburu Jabatan, Bolehkah?

Sementara pada saat yang sama, ketersediaan tenaga kerja di Indonesia masih sangat besar.

Halaman
1234
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help