Ini Alasan BPKAD Jeneponto Tak Cairkan Dana untuk Peserta Raimuna Jeneponto

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Pencairan dana hibah untuk 33 anggota Pramuka Jeneponto yang mengikuti Raimuna di Bumi Perkemahan Cibubur, terkendala Naskah Pemberian Hibah Daerah (NPHD).

Hal itu diutarakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jeneponto Basir Bohari, saat dikonfirmasi TribunJeneponto.com Binamu, Sabtu (19/08/2017) siang.

"Kendalanya kemarin itu NPHD-nya yang belum ada, kalau anggarannya kita sudah siapkan Rp 50 juta," kata Basir Bohari.

Dalam proposal permohonan dana yang diajukan Pramuka Kwarcab Jeneponto mencantumkan estimasi anggaran senilai Rp 161 juta.

"Itu persoalan teknis, saya kurang tahu seperti apa, coba kordinasi dengan bendahara," ucap Basir Bohari.

Baca: Ikut Raimuna di Cibubur, Rombongan Pramuka Jeneponto Terancam Tak Bisa Pulang

Bendahara PPKAD Jeneponto Anwar Wahid menuturkan, NPHD yang sedianya ditandatangani Bupati Jeneponto Iksan Iskandar hilang.

"Itu SK pencairan (NPHD) belum sampai di bendahara karena hilang SK pertamanya yang dipegang oleh Ketua Pramuka Jeneponto Tajuddin Laja, jadi dibuatkan ulang, kalau hari Senin sudah ada mungkin kita bisa segera cairkan," kata Anwar Wahid.

Selain itu, syarat utama pencairan dana hiba harus ditandatangani oleh sejumlah pejabat Pemkab Jeneponto.

"Di SK pencairan (NPHD) itu harus ditandantangani oleh, Kabag Hukum, Perundang-undangan, PPKAD, Sekda dan terakhir Pak Bupati, setelah itu disodorkan ke bendahara lalu dicairkan," ucap Anwar Wahid.

Baca: Rombongan Raimuna Jeneponto Tak Punya Dana untuk Pulang, Ini Kata Kadispora

Tajuddin Laja yang disebut Anwar Wahid telah memghilangkan NPHD itu adalah Ketua Harian Kwarcab Pramuka Jeneponto.

Sebelumnya, Rombongan Pramuka Jeneponto yang mengikuti Raimuna di Bumi Perkemahan Cibubur khawatir tidak dapat pulang lantaran terkendala persoalan dana.(*)